
KABUPATEN - Penanganan tanggul sungai yang mengalami longsor dan menggerus sembilan rumah warga Desa Ngembeh, Kecamatan Dlanggu, diajukan ke pemerintah pusat.
Pasalnya, dibutuhkan dana hingga belasan miliar rupiah untuk menggarap tanggul berupa tebing curam tersebut.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mojokerto Rinaldi Rizal Sabirin menyebutkan, butuh dana sekitar Rp 10 miliar untuk menangani longsor di Sungai Ngembeh secara permanen. Biaya perkiraan sebesar itu tak mungkin dipenuhi dengan APBD.
Walhasil, pemda kini menyerahkan pembangunan tanggul ke pusat. Lagi pula, kata Rinaldi, secara kewenangan daerah aliran Sungai Ngembeh dinaungi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
’’Dari pemda sudah ada penanganan darurat,’’ ujarnya, kemarin.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Kabupaten Mojokerto Rois Arif Budiman menambahkan, Bupati Ikfina Fahmawati telah berkoordinasi langsung dengan BBWS selaku pengelola sungai terkait penanganan longsor.
Dari penghitungan awal, anggaran yang dibutuhkan memang tak sedikit, bahkan bisa sampai belasan miliar rupiah.
Penghitungan ini berdasarkan kondisi tanggul yang ekstrem. Selain tingginya yang lebih dari 15 meter, panjang titik longsor mencapai kurang lebih 300 meter.
’’Untuk penanganan darurat agar nanti ketika hujan tidak sampai menggerus terus itu saja hitungan teman-teman sekitar Rp 5 miliar, kalau secara menyeluruh bisa belasan miliar rupiah,’’ bebernya.
Mengingat curamnya tanggul, kata dia, penanganan secara permanen tampaknya juga akan berbeda dengan sungai lain yang dibangun tembok penahan tanah (TPT) atau sejenisnya.
Opsi pembangunan TPT di titik longsor justru dapat membahayakan konstruksi. ’’Nanti kita tunggu saja perencanaan teman-teman pusat,’’ tandas Rois.
Tanggul Sungai Ngembeh di Dusun Ketangi mengalami longsor secara bertahap sejak Maret lalu. Hingga Mei lalu, setidaknya sembilan rumah warga terdampak. Bangunan rumah mereka tergerus hingga terancam ambruk.
Sejak itu sejumlah upaya penanganan darurat dilakukan pemkab. Antara lain, merelokasi warga dari lokasi serta langkah-langkah pencegahan agar longsor tak terus meluas. (adi/fen)



