Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Legalitas Toko Minol Diragukan

F
Penulis: Farisma Romawan❯
BERDIRI LAGI: Toko minuman beralkohol yang berada di kompleks ruko di Jalan Kedungsari, Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto.
BERDIRI LAGI: Toko minuman beralkohol yang berada di kompleks ruko di Jalan Kedungsari, Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto.

KOTA – Selain mengabaikan larangan, sejumlah toko minuman beralkohol yang baru beroperasi di Kota Mojokerto sebulan terakhir juga banyak yang diragukan legalitasnya.


Advertisement

Khususnya, izin sebagai pengecer yang selama ini tidak pernah dibuka oleh Pemkot Mojokerto. Sehingga sebagian besar pelaku usaha memilih mengurus izin sebagai subdistributor untuk mengelabuhi usahanya.

Seperti toko minol di Jalan Kedungsari, Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari yang disinyalir mengantongi izin hanya sebagai subdistributor.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Mojokerto, izin tersebut didapat dengan menggunakan tanda daftar gudang (TDG) yang berada di luar Kota Mojokerto.

Advertisement

Meski berizin sebagai subdistributor, namun praktek operasionalnya diduga justru menjajakan minol kepada konsumen secara langsung.

’’Yang punya toko itu dari Surabaya, termasuk gudangnya juga ada di luar Kota Mojokerto,’’ ujar salah satu sumber kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, kemarin.

Tak hanya di Jalan Kedungsari, toko minol di kompleks ruko Terminal Kertajaya, Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan juga diragukan mampu mengantongi izin sebagai pengecer.

Advertisement

Bahkan, sebelum menyewa di terminal, toko yang baru beroperasi kurang dari dua pekan ini hanyalah pengecer rumahan yang menjajakan minol secara diam-diam di kawasan Mojosari.

Kemudian berevolusi menjadi toko yang secara terang-terangan menjajakan minol kepada konsumen di kawasan Terminal Kertajaya.

”Sebelumnya malah jualan ilegal di Mojosari, dulu hanya menempati rumah. Nggak tahu, kok tiba-tiba jadi toko,’’ tandasnya. Tak sekadar izin yang diduga tidak sesuai, lokasi kedua toko minol baru ini juga diduga melanggar peraturan. Baik Permendagri nomor 20 tahun 2014 dan Perda Kota Mojokerto nomor 2 tahun 2015, tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjuaian Minuman Beralkohol. Khususnya, larangan mengedarkan minol di dekat lembaga pendidikan, rumah sakit, tempat ibadah, maupun fasilitas umum lainnya minimal 400 meter.

Sebelumnya sekretaris DPRD Kota Mojokerto sempat melakukan pelacakan legalitas kedua toko.

Hanya saja, dia menyebut belum bisa merinci jenis dan kelengkapan izin yang dikantongi kedua toko, apakah kategori subdistributor atau pengecer.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Distributor Minol Jawa Timur Mia Santoso mengungkapkan, izin pengecer minol di Kota Mojokerto selama ini memang sulit diakses.

Kode 47221 dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) yang berupa izin perdagangan eceran minuman beralkohol juga belum dibuka Pemkot Mojokerto, di dalam sistem perizian berusaha.

Hal ini ditengarai sebagai penyebab banyaknya pelaku usaha minol memilih izin subdistributor meski pada prakteknya menjual langsung ke konsumen.

’’Kode KBLI 47221 ini memang baru, tapi belum dibuka oleh pemkot. Sehingga sulit bagi pelaku usaha mengurus izin sebagai pengecer,’’ ungkapnya.

Mia juga meminta kepada pemkot agar berani menindak pelaku usaha yang masih nekat menjual minol di dekat sekolah, tempat ibadah hingga fasum lainnya.

Termasuk, melakukan pembinaan agar mereka bisa beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku. ’’Kalau memang ada anggota yang melanggar, silakan satpol PP menindak. Tapi, juga berikan solusi dan pembinaan agar bisa berusaha sesuai aturan,’’ tandasnya.

Sebelumnya, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mojokerto Novi Rahardjo menyebut telah melakukan pelacakan terkait legalitas dari toko minol di Jalan Kedungsari.

Dia menyatakan toko minuman keras (miras) itu telah mengantongi izin. ’’Di-tracking izinnya ada, tetapi izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat,’’ tandasnya, kemarin (27/6).

Namun, dia menyebut belum bisa merinci terkait kelengkapan izin yang dimiliki toko minol tersebut. Termasuk sebagai kategori subdistributor atau penjual langsung.

’’Apakah pengecer atau subdistributor, belum paham. Tetapi laporan izinnya ada, cuma izin yang seperti apa belum tahu,’’ tukas Novi dia. (far/ris)

Advertisement

Artikel Terkait

Pengusaha Toko Minol Di-Deadline Tujuh Hari Tutup Outlet secara Mandiri

Pengusaha Toko Minol Di-Deadline Tujuh Hari Tutup Outlet secara Mandiri

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto akhirnya mengambil langkah tegas dalam menyikapi peredaran minuman beralkohol (minol). Sebanyak 24 outlet minol yang kedapatan beroperasi di zona larangan, diultimatum agar segera

MUI Kabupaten Mojokerto: Jaga Moralitas dan Masa Depan Generasi Muda 

MUI Kabupaten Mojokerto: Jaga Moralitas dan Masa Depan Generasi Muda 

KETUA Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mojokerto KH Ahmad Cholil Arphaphy juga mengambil langkah tegas dalam menyikapi maraknya peredaran minol di wilayahnya. Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga moralitas dan ma

Pemkab Mojokerto Jatuhkan Peringatan Keras, 24 Outlet Minol Diminta Segera Menutup Usaha 

Pemkab Mojokerto Jatuhkan Peringatan Keras, 24 Outlet Minol Diminta Segera Menutup Usaha 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mengambil langkah tegas dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol (minol) di wilayahnya. Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (TP2MB), melakukan monito

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer