
KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto - Trotoar dan badan jalan yang berubah menjadi tempat parkir menjamur di Kota Mojokerto. Salah satunya di kantor pembiayaan kendaraan yang berada di Jalan Gajah Mada, Kota Mojokerto.
Kendaraan yang diparkir melebihi tempat yang ada. Akibatnya, meluap hingga memakan jalur trotoar. Itu seperti di depan kantor FIF Kota Mojokerto.
Sejumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat diparkir di trotoar dan badan jalan.
Dikonfirmasi Kepala Kantor FIF Kota Mojokerto, Badrul Huda, pihaknya mengakui jika lahan parkirnya hingga di atas trotoar. ’’Jika nasabah kami melakukan pembayaran, dipastikan parkir bisa lebih banyak atau menumpuk dari hari biasanya,’’ jelasnya.
Masih kata dia, pihaknya mengaku terus lakukan perencanaan jika parkir meluap. ’’Ya, kita alihkan parkir di beberapa ruas jalan di sekitar kantor,’’ pungkasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Pengendalian Operasi dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Mojokerto Henry Prasetyo mengatakan, pihaknya telah melakukan upaya imbauan kepala pengelola parkir agar tak meluber ke trotoar dan jalan.
’’Kami sebatas imbauan, kalau penindakan harus dengan kepolisian,’’ ujarnya ditemui, Selasa (5/6).
Henry menyatakan, selama ini petugas dishub telah melakukan patroli rutin di jalan protokol setiap hari.
Para pelanggar yang memarkir kendaraannya secara sembarangan langsung diberi teguran. Baik parkir di area terlarang maupun di trotoar dan badan jalan. ’’Tetapi kadang memang ada yang mokong (membandel),’’ keluhnya.
Di samping itu, penindakan berupa penilangan dengan melibatkan Polri dan TNI juga dilakukan secara rutin sebulan sekali. Selain menyasar parkir liar, razia juga untuk menindak kendaraan angkutan barang roda enam ke atas yang melanggar jam larangan masuk kota.
Khusus area parkir yang kerap meluber seperti FIF, petugas patroli dishub mengaku telah memberi teguran. Pihaknya meminta agar pengelola parkir tak membiarkan kendaraan keluar dari area lahan perusahaan.
’’Yang parkir di badan jalan tidak bisa kami tarik (retribusi) karena rata-rata plat S kabupaten dan kota (berlangganan) dan di situ tidak ada larangan parkir, jadi kalau mau menindak agak susah,’’ ujarnya.
Lebih dari itu, Henry menyatakan sejak awal perusahaan semestinya menyediakan lahan parkir yang cukup sehingga tidak sampai meluber. Hal itu, menurut dia, sudah ada dalam ketentuan persyaratan pendirian bangunan usaha.
’’Harusnya pemilik bangunan punya lahan parkir yang cukup sehingga tidak tumpah ke badan jalan,’’ imbuh dia. (rif/adi/fen)



