KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Dua dari 24 peserta lelang jabatan eselon IIB di lingkungan Pemkab Mojokerto yang lolos administrasi, tersisih. Sedangkan, 22 peserta melenggang dan dijadwalkan menjalani tes kesehatan hari ini.
’’Dari hasil seleksi, kami sudah kantongi nama-nama berikut skor perankingan di tiap lowongan yang dilelang,’’ ungkap Sekdakab Mojokerto, Teguh Gunarko, selaku Ketua Pansel, kemarin.
Sesuai uji kompetensi yang berlangsung selama dua hari, pansel mengantongi 22 nama pelamar yang layak. Sedangkan, dua lainnya, Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berhaya dan Beracun DLH Puji Andriati dan Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan Dispari Sri Ulina Vivinenda tersisihkan.
Keduanya diketahui melamar dua lowongan yang berbeda. Masing-masing Kepala DLH dan Dispari yang sebelumnya menjadi jabatan favorit dengan jumlah pelamar enam pejabat. ’’Untuk yang tiga orang calon pejabat pimpinan tinggi pratama terbaik hasil seleksi bidang ini, berhak mengikuti tes kesehatan besok (hari ini),’’ ujarnya.
Mereka yang sudah masuk tiga besar di masing-masing lowongan ini, langsung diajukan ke Komisi ASN untuk mendapat persetujuan. Restu ini menjadi modal Bupati Ikfina Fahmawati memilih dan melantik. ’’Setelah disetujui KASN, bupati bisa memilih satu sampai tiga orang itu. Kuasa penuh di Bupati. Tidak harus nomor satu, tidak harus nomor dua, terserah kepala daerah. Mungkin beliaunya punya pertimbangan lainnya,’’ paparnya.
Teguh menambahkan, tugas pansel, sudah dilaksanakan dengan baik untuk memunculkan tiga besar di tiap lowongan yang dilelang. ’’Tugas kita sudah mengantarkan sampai di sini, dan selanjutnya merupakan kewenangan seorang PPK untuk memilih,’’ tegasnya.
Ditargetkan, setelah berkas ini dikirim ke KASN, sepekan kemudian, pemkab sudah menerima jawaban. Sehingga, pelantikan bisa segera terealiasi untuk mengisi kekosongan.
Kekosongan jabatan ini menyasar kursi Inspektur, Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DPRKP2), Kepala Dinas Sosial, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Pangan dan Perikanan (Dispari), dan Kepala Dinas Kesehatan. ’’Kita harapkan awal Januari, rekomendasi sudah turun dan dilanjutkan pelantikan, target kita itu, satu minggu sudah selesai, tergantung komunikasi kita dengan KASN saja,’’ tegasnya. (ori/ron)
