Kepala DPUPR Kabupaten Mojokerto Bambang Purwanto menegaskan, normalisasi Waduk Cinandang tersebut tidak memiliki pagu anggaran. Sebab, alat berat yang diterjunkan ke lokasi merupakan milik pemerintah daerah (pemda) sendiri. ’’Yang normalisasi itu tidak ada pagu anggarannya,’’ ungkapnya.
Menurut Bambang, normalisasi yang sedang berlangsung tersebut sebatas pemerliharaan pada aset milik pemda. ’’Hanya BBM (bahan bakar minyak) saja, tidak ada kontrak. Karena saya punya alatnya,’’ tambahnya.
Dia menuturkan, Waduk Cinandang tersebut merupakan satu dari 60 waduk aset pemda yang akan dilakukan normalisasi. Puluhan waduk itu tersebar di sejumlah kecamatan.
Di antaranya, Kecamatan Kemlagi, Sooko, Jetis, hingga Pacet. Normalisai ini dilakukan tak lain untuk mengembalikan sekaligus memaksimalkan fungsinya sebagai penampungan air bagi lahan pertanian. Khususnya untuk ketersediaan saat musim kemarau tiba. ’’Sekarang kan terjadi pendangkalan, tidak bisa optimal sesuai fungsinya. Maka untuk pengairan bisa membantu petani harus dinormalkan. Hingga kini, ada sekitar 10 waduk yang kita normalisasi,’’ paparnya.
Kendati tak ada anggaran, Bambang menegaskan, limbah atau tanah hasil normalisasi dilarang dikomersialkan. Selain dimanfaatkan desa untuk kepentingan fasilitas umum. Selebihnya, sedimen tanah yang dikeruk tersebut harus ditampung di tanggul samping kanan dan kiri waduk. ’’Kalau sampai terjadi pengangkutan (penjualan), sudah beda prinsipnya. Itu harus ada izin pengangkutan,’’ ungkapnya.
Sehingga, jika dalam praktik di lapangan tanah hasil pengerukan itu dikomersialkan, tentu itu sudah bukan ranahnya. Namun, praktik itu akan menjadi atensinya. Apalagi, sejauh ini PUPR juga tidak pernah mendapat laporan soal penjualan sedimen waduk tersebut. ’’Tapi, apa pun alasannya memang tidak boleh dikomersialkan. Jika terjadi mengkomersialkan, nanti ranahnya sudah berbeda,’’ jelas Bambang.
