DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021 dalam rapat paripurna yang digelar Senin (23/11).
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto dan dihadiri Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria secara daring. Persetujuan diputuskan setelah juru bicara badan anggaran membacakan laporan badan anggaran terkait raperda APBD tahun anggaran 2021.
Meski disetujui, namun DPRD memberikan sejumlah catatan. Di antaranya, program ketahanan pangan hendaknya mendapatkan perhatian yang serius guna mengantisipasi kelangkaan pangan yang dapat memberatkan beban hidup masyarakat karena pandemi Covid-19 yang belum berakhir tahun 2021. ’’Juga terkait banjir merupakan masalah tahunan bagi Kota Mojokerto. Untuk itu diperlukan penanganan masalah banjir yang terintegrasi dan perencanaan yang komprehensif dari hulu hingga hilir,’’ terang juru bicara DPRD, Sulistiyowati.
Selain itu, di APBD 2021 juga dianggarkan penyertaan modal bagi BPRS Kota Mojokerto. Penyertaan modal kepada BPRS Kota Mojokerto dilakukan dalam rangka penyelamatan BPRS Kota Mojokerto yang terancam likuidasi. ’’Namun DPRD Kota Mojokerto berharap pemberian penyertaan modal ini harus disertai dengan perbaikan dan pembenahan yang menyeluruh di internal BPRS,’’ tutupnya.
Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria menyampaikan, APBD yang disusun sesuai tema RKPD 2021 yang telah disepakati bersama. ’’Yaitu untuk mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pada kesehatan, UMKM, infrastruktur, pariwisata, dan investasi di Kota Mojokerto,’’ katanya.
’’APBD Tahun Anggaran 2021 juga difokuskan untuk pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19, tanpa mengurangi pembiayaan di sektor kesehatan, infrastruktur, pariwisata, dan investasi di Kota Mojokerto,’’ tambahnya. (nik)
