25.8 C
Mojokerto
Thursday, February 2, 2023

Izin Videotron Dibekukan Pemkot Mojokerto, Dibiarkan meski Tabrak Perwali

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemkot Mojokerto akhirnya membekukan surat izin penyelenggaraan reklame (SIPR) videotron di Jalan Majapahit, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. Pembekuan itu seiring tak ada itikad baik dari pemiliknya untuk melakukan perbaikan konstruksi.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Heryana Dodik Murtono memastikan, DPMPTSP tak akan mengeluarkan surat izin materi reklame (SIMR) sebelum akhirnya dilakukan pembetulan konstruksi. ’’Kami pastikan jika konstruksinya tak sesuai aturan, izin materinya tidak akan bisa keluar,’’ ungkapnya.

Jika mengacu Perwali Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Perwali Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, kata Dodik, jika konstruksi tak sesuai aturan, DPMPTSP menyurati satpol PP untuk memberikan peringatan. Peringatan pun sudah diberikan petugas penegak perda hingga tiga kali. ’’Terakhir peringatan itu pada 3 Januari 2023. Sesuai perwali, setelah 7 hari peringatan ketiga dan tidak ada tindak lanjut, DPMPTSP bisa membekukan SIPR-nya,’’ tandasnya.

Baca Juga :  Ratusan Guru Honorer Jadi P3K

Sebelum pembekuan, pihaknya juga sudah melayangkan pemberitahuan. Bahwa sesuai dengan pasal 51, perwali 81/2020, SIPR-nya akan dibekukan. ’’Baru Jumat kemarin, kami menyampaikan pembekuannya,’’ jelasnya.

Sehingga, sesuai pasal tersebut, hingga kini bola panas terkait penertiban dengan penyegelan videotron yang menabrak aturan pun menjadi kewenangan satpol PP selaku penegak perda.

Meski telah dibekukan, namun hingga kemarin (23/1), reklame yang berdiri di simpang empat Miji itu masih beroperasi. Penayangan sejumlah iklan mengalir hingga 24 jam. Dengan begitu, kondisi ini membuat potensi pendapatan asli daerah (PAD) sektor reklame di Kota Mojokerto pun bocor. ’’Setelah menyegel, 14 hari tidak ada tindak lanjut dari yang bersangkutan untuk memperbaiki, kami akan mencabut SIPR-nya. Satpol PP baru melakukan pembongkaran setelah 14 hari pembekuan SIPR,’’ paparnya.

Secara otomatis, sebelum akhirnya izin materi itu diterbitkan, penayangan video sejumlah iklan di videotron tersebut ilegal. Hanya saja, pihaknya tak bisa merinci berapa besaran PAD yang menguap akibat penayangan iklan di videotron yang berada di Jalan Majapahit tersebut. ’’Jelas potensi PAD menguap. Karena sudah tayang, sementara izin materi belum ada, soal berapa nilainya bisa konfirmasi ke BPKAD,’’ bebernya.

Baca Juga :  Penutupan Puskesmas Meluas

Dikonfirmasi terpisah, Kasatpol PP Kota Mojokerto Modjari belum merespons kapan eksekusi penyegelan yang seharusnya dilakukan bersamaan dengan pembekuan SIPR sesuai perwali. Sebelumnya, ia memastikan jika pendirian reklame anyar di Jalan Majapahit tersebut menyalahi aturan. Konstruksi reklame berupa videotron tersebut tak sesuai dengan perwali. Seharusnya ketinggian 5 meter. Tapi praktiknya hanya 4,20 meter.

Sehingga, pendirian itu melanggar pasal 12. Yakni, reklame yang terdapat di atas trotoar harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 meter dari permukaan jalan tertinggi. Dalam aturan, bagian reklame yang dijadikan acuan pengukuran ketinggian tak lain bidang reklame paling bawah. ’’Jadi, konstruksinya itu harus dinaikkan. Dan pemiliknya sudah kita lakukan pemanggilan dan sudah kami berikan peringatan,’’ tuturnya. (ori/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/