25.8 C
Mojokerto
Thursday, February 2, 2023

Tuding Panitia Pilkades Tak Jalankan Aturan

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Polemik Pilkades di Desa Canggu, Kecamatan Jetis, berpotensi meluas. Sebab, selain di desa ini, verifikasi keabsahan persyaratan ke lembaga berwenang tak semua dilakukan panitia. Sementara, perda mewajibkan proses tersebut.

Kuasa Hukum Moch. Welly Willyanto, Matyatim, SH mengatakan, penyelesaian persoalan pilkades serentak selama ini tergolong lamban. Bahkan, seakan berlarut-larut hingga akhirnya menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. ’’Sebenarnya yang membuat kegaduhan ini panitia itu sendiri. Buktinya, setiap persoalan yang muncul di masyarakat penanganan lamban,’’ ungkapnya.

Sehingga, fakta yang muncul dalam pilkades serentak dengan melibatkan 41 desa tersebar di 15 kecamatan ini pelanggarannya diduga sudah sistematis dan terstruktur. Salah satu bukti yang cukup fatal, panitia tidak melakukan verifikasi keabsahan persyaratan kepada lembaga yang berwenang dengan dibuktikan surat keterangan yang dikeluarkan lembaga tersebut.

’’Kalau verifikasi tidak dilakukan, kan tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, mengapa diuji di-PTUN. Diuji panitia saja sudah tidak memenuhi syarat, itu namanya panitia kabupaten sendiri tidak bisa menciptakan situasi yang kondusif. Kemanfaatan hukum itu tidak dilakukan. Akhirnya panitia sendiri yang menciptakan kegaduhan sendiri di masyarakat,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Timsus Evaluasi Laporan Polisi Putri Ferdy Sambo dan Bharada E

Padahal, lanjutnya, sesuai yang diamanatkan Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 1 tahun 2015 tentang Kepala Desa, hukum verifikasi dijelaskan di pasal 38 ayat 3. ’’Untuk menetapkan calon dari bakal calon itu harus ada dua syarat yang dipenuhi. Yakni, syarat kelengkapan dan syarat keabsahan. Khawatirnya, jika itu tidak dijalankan, calon yang sudah ditetapkan ini bermasalah. Kevalidan data juga diragukan,’’ bebernya.

Seperti di Desa Canggu. Sejak awal, persoalan ini akan cepat terurai dan tidak menganggap sepele protes yang dilayangkan salah satu bacalon waktu itu tidak sampai mencuat dan gaduh. Alhasil, dugaan kecurangan ini pun menggelinding hingga gugatan ke PTUN. Apalagi, jika dilihat secara transparan, jauh-jauh hari pemkab, dalam hal ini panitia kabupaten sebenarnya sudah memahami akar persoalan ini. ’’Jadi, kami ragukan kenetralan panitia pilkades desa dan kabupaten,’’ tandasnya.

Baca Juga :  Istri CLBK, Suami Murka

Sesuai data Jawa Pos Radar Mojokerto, verifikasi keabsahan persyaratan ternyata tidak dilakukan panitia pilkades Desa Gunungan, Kecamatan dawarblandong yang sebelumnya sempat menghangat. Ironinya, dari empat bacalon yang mendaftar, panitia hanya melakukan verifikasi kelengkapan berkas dari salah satu bacalon saja.

’’Sejak awal itu memang kesalahan besar panita. Sehingga verifikasi waktu itu kita masalahkan dan diambil alih panitia kabupaten. Akhirnya terungkap, panitia hanya melakukan verifikasi satu calon saja,’’ ungkap salah satu sumber.

Dikonfirmasi terpisah. Kepala DPMD Kabupaten Mojokerto Yhuda Akbar Prabowo belum merespons. Sebelumnya, tensi Pilkades Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto kian memanas. Menyusul pengacara penggugat yang mengaku telah diiming-imingi sejumlah uang oleh panitia kabupaten agar gugatan yang telah dilayangkan ke PTUN Surabaya, dicabut. (ori/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/