Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Status lahan yang sedianya untuk pengembangan wisata desa di Desa Tanjangrono, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto mulai ada titik terang. Pemda menyebut, jika aset itu bukan milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas.
’’Setelah kita lakukan audiensi bersama, ternyata lahan tersebut bukan milik BBWS Brantas,’’ ungkap Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Mojokerto Yurdiansyah. Menurutnya, aset yang menjadi milik BBWS Brantas tak lain hanya lahan yang peruntukannya untuk jalan inspeksi. Sementara lokasi yang bakal menjadi tempat pembangunan wisata desa dengan dana Rp 800 juta BK desa ini jauh dari bibir sungai. Sehingga bisa disimpulkan itu bukan jalan inspeksi.
’’Tapi kami masih perlu jawaban surat tertulis dari BBW Brantas. Setelah dapat, pembangunan baru bisa dimulai. Selama surat itu belum ada, kami juga belum berani mencairkan dananya,’’ tandansya.
Dengan belum dicarikannya BK desa akibat status lahan tersebut, secara otomatis memang menjadikan pembangunan sedikit tersendat. Dipastikan juga tidak sesuai timeline. ’’Sesuai pengajuan, itu akan dibuat outbond dan kolam pemancingan, termasuk area parkir,’’ tuturnya.
Hingga triwulan terakhir, total ada tiga desa yang belum melakukan pencairan. Selain Desa Tanjangrono, Kecamatan Ngoro, pengajuan pencairan juga belum dilakukan oleh Desa Belahantengah, Kecamatan Mojosari dan Desa Mojorejo, Kecamatan Kemlagi.
Kedua desa masing-masing mendapatkan Rp 5 miliar yang sedianya untuk ruang terbuka hijau (RTH) dan Rp 100 juta untuk pujasera. ’’Dua desa ini masih kita lakukan pendampingan apa yang menjadi kesulitan mereka. Harapannya, seluruh BK desa yang kita salurkan bisa tersalurkan,’’ katanya.
Sesuai pemetaan sementara, untuk Desa Belahantengah, tak lain karena ada pergantian kepala desa. Sehingga secara otomatis juga berpengaruh terhadap administrasi. Pun sebaliknya dengan Desa Mojorejo. Sesuai laporan tim, diketahui jika desa tersebut enggan melakukan pengajuan karena anggaran dianggap tak cukup dengan masterplan pujasera yang bakal dikerjakan. Suntikan Rp 100 juta ini diketahui hanya cukup untuk pengurukan lahan saja.
’’Jadi, desa ini minta tambahan, tapi kan tidak bisa semudah itu. Sesuai rekomendasi tim, anggaran ini tetap harus diserap untuk dipakai pujasera secukupnya, karena kalau tidak, untuk mendapatkan BK desa lagi itu sulit,’’ paparnya.
Memasuki musim penghujan, Pemkab Mojokerto mulai ketar ketir atas progres pengerjaan proyek Ruang terbuka hijau (RTH) dan wisata desa dengan nilai total Rp 25 miliar. Selain berpengaruh pada pengerjaan di lapangan, saat diguyur hujan konstruksi bangunan anyar juga rentan rusak. Seperti yang terpantau di proyek RTH Desa Sidorejo, Kecamatan Jetis.
Sejumlah alat berat yang melakukan pengurukan di atas lahan seluas 6 hektar itu harus berhenti karena hujan. ’’Musim hujan pasti berpengaruh pada pengerjaan, makanya kami mau minta pendampingan dari Dinas PUPR, karena PU sendiri kan lebih berpengalaman dalam kegiatan pembangunan, khususnya kontruksi fisik,’’ kata Yurdiansyah. (ori/ron)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



