Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wali Kota Ika Puspitasari menyatakan, Pemkot Mojokerto diberi batas akhir menuntaskan tahapan verifikasi dan validasi seluruh tenaga non-ASN di akhir September ini. Namun, dia memastikan pemetaan tenaga honorer telah dituntaskan sebelum masa deadline. ”Sudah selesai semua, total ada 2.202 (tenaga non-ASN),” terangnya.
Disebutkannya, jumlah non-ASN tersebut berasal dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Mojokerto. terkecuali yang berdinas di badan layanan umum daerah (BLUD). Yakni di RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo dan puskesmas se-Kota Mojokerto.
Ning Ita, sapaan akrab wali kota memaparkan, masing-masing tenaga non-ASN juga telah dipetakan bersasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022. Sehingga, mereka dinilai telah memenuhi persyaratan untuk berkesempatan mengikuti seleksi P3K. ”Kami tidak pilah-pilah lagi, dari 2.202 itu saya usulkan semuanya ke pusat,” tegasnya.
Mengacu SE MenPAN-RB yang diterbitkan 22 Juli lalu, pegawai non-ASN yang berkesempatan mengikuti PPPK antara lain berstatus tenaga honorer kategori II (THK-2) dan terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Berikutnya adalah tenaga honorer yang mendapat honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang bersumber dari APBD.
Selanjutnya, pegawai non-ASN yang diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja dan telah bekerja paling singkat satu tahun per 31 Desember 2021. Serta pegawai yang berusia paling rendah 20 tahun dan maksimal 56 tahun terhitung akhir 2021. ”Masing-masing juga kami petakan jenjang pendidikannya,” imbuhnya.
Meski demikian, penentuan nasib ribuan tenaga non-ASN tersebut tetap berada di tangan pemerintah pusat. Sebab, kata Ning Ita, pemkot sebatas mengusulkan, sedangkan penetapan kuota dan formasi rekrutmen P3K menjadi kewenangan KemenPAN-RB. ”Jadi tetap tergantung pemerintah pusat berapa kuota yang akan diteriama Kota Mojokerto nanti,” sebutnya.
Di sisi lain, untuk bisa menjadi P3K, tenaga honorer harus tetap mengikuti rangkaian pelaksanaan tes. Demikian dengan formasi jabatan yang dilamar juga harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan. ”Harapan kami semua tenaga non-ASN bisa diangkat menjadi P3K, karena mereka sudah mengabdi selama beberapa tahun di Pemerintahan Kota Mojokerto,” urainya.
Terlebih, nasib honorer seakan berada di ujung tanduk pasca terbitnya SE MenPAN-RB 185/M.SM.02.03/2022. Surat yang diturunkan akhir Mei lalu menyebutkan semua pegawai non-ASN akan dihapus per 28 November 2023. Sehingga, tenaga ASN di pemerintahan hanya terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan PPPK.
Namun, Ning Ita memaparkan bahwa pemerintah daerah masih diberi kesempatan untuk tetap memanfaatkan tenaga non-ASN. Setidaknya sampai dengan habisnya masa kepemimpinan masing-masing kepala daerah. Namun, pihaknya masih menunggu adanya pemberitahuan secara resmi dari MenPAN-RB.
Untuk diketahui, jumlah pegawai honorer di lingkungan Pemkot Mojokerto hampir setara dengan jumlah ASN. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mojokerto mencatat, jumlah ASN tahun ini sebanyak 2.625 pegawai. Masing-masing terdiri dari 2.435 PNS, 97 CPNS, dan 93 P3K. Di tahun 2022 ini, Pemkot Mojokerto menerima kuota 168 P3K yang seluruhnya untuk formasi guru. (ram/ron)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



