Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Progres Pembangunan RTH Amburadul

F
Penulis: Fendy Hermansyah❯
TAK SESUAI TARGET: Pengurukan TKD yang sedianya untuk RTH di Desa Sidorejo, Kecamatan Jetis sedang berlangsung, kemarin (24/9). (Khudori Aliandu/Jawa Pos Radar Mojokerto)
TAK SESUAI TARGET: Pengurukan TKD yang sedianya untuk RTH di Desa Sidorejo, Kecamatan Jetis sedang berlangsung, kemarin (24/9). (Khudori Aliandu/Jawa Pos Radar Mojokerto)
Di Bawah 10 Persen, Meleset dari Target

KABUPATEN, Jawa pos Radar Mojokerto – Realisasi pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) dan wisata desa di Kabupaten Mojokerto amburadul. Selain ada dua desa terancam tak terserap, pengerjaan RTH di sejumlah desa juga masih jauh dari target.

Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Mojokerto Yurdiansyah mengaku, realisasi pembangunan RTH dan wisata desa di sejumlah titik tahun ini memang meleset dari target. Bahkan, pengerjaan di beberapa lokasi juga baru dimulai. ’’Kalau untuk wisata desa pengerjaannya macam-macam. Ada yang sudah 100 persen, tapi yang RTH progresnya yang tidak terlalu besar, masih di bawah 10 persen,’’ ungkapnya.

Pengerjaan yang jauh dari target itu terjadi di pembangunan RTH Desa Sidorejo, Kecamatan Jetis, Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, dan Desa/Kecamatan Puri. Ketiga desa ini masing-masing digelontor BK desa paling jumbo capai Rp 5 miliar. Sebaliknya realiasi yang sudah 100 persen ada di wisata Desa Gebangsari, Kecamatan Jatirejo dan sekitar 47 persen di Desa Mojorejo, Kecamatan Pungging dengan anggaran Rp 3 miliar. ’’Harusnya di bulan September, harapan kami semuanya pembangunan sudah 40-50 persen. Dengan demikian bebannya tidak terlalu berat di akhir tahun, nanti desa pasti harus menyempurnakan SPJ-nya, itu kan cukup menyita para desa,’’ jelasnya.

Atas pengerjaan yang masih di bawah 10 persen ini, dia mengakui molor dan melesetnya dari target memang terlalu jauh. ’’Itu yang di luar prediksi kami, makanya kami akan melakukan pendampingan secara intensif lagi,’’ tegasnya.

Selain bakal meminta monitoring Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), sesuai instruksi Bupati Ikfina Fahmawati, para camat juga harus melakukan pendampingan secara melekat di masing-masing desa yang mendapatkan BK desa. Khususnya di beberapa desa yang nilainya capai Rp 3 miliar sampai Rp 5 miliar. ’’Monitoring dari kecamatan dilakukan terus menerus sampai pengerjaan selesai. Sesuai arahan ibu bupati, para camat diminta untuk memonitoring, termasuk memberikan penguatan-penguatan ke desa,’’ bebernya.

Menurutnya, sistem pengerjaannya sepenuhnya diserahkan ke desa. Sesuai petunjuk teknis, diutamakan dengan sistem swakelola. Tapi kalau memang ada infrastruktur yang cukup rumit dan diperlukan pihak ketiga juga tak ada masalah. ’’Pengadaan barang dan jasa di desa berbeda perlakuannya dengan pengandaan barang dan jasa di pemda, ada juknisnya sendiri, DPMD yang paling tahu,’’ ujarnya.

Realisasi pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) dan wisata desa di dua desa terancam tak terserap. Selain belum ada pengajuan pencairan, waktu realisasi proyek juga kian sempit. Dua desa masing-masing Desa Belahantengah, Kecamatan Mojosari yang juga digelontor Rp 5 miliar dan Desa Mojorejo, Kecamatan Kemlagi dengan ploting Rp 100 juta untuk pengembangan wisata desa. (ori/ron)


Advertisement
Advertisement
Editor : Fendy Hermansyah

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer