MOJOKERTO – Jumlah warga miskin Kabupaten Mojokerto yang bakal menerima program bantuan jaminan kesehatan lewat KIS-PBI daerah, nampaknya belum sepenuhnya ter-cover.
Bagaimana tidak, dinas kesehatan (Dinkes) setempat memprediksi jumlah warga miskin di kabupaten lebih dari data yang ada dalam basis data terpadu (BDT) dinas sosial (Dinsos). Di mana, jumlah warga yang belum ter-cover jaminan kesehatan di tahun ini bakal mencapai lebih dari 42 ribu jiwa.
’’Jangan bandingkan dengan Kota Mojokerto yang wilayahnya kecil. Sehingga bisa meng-cover jaminan kesehatan kepada semua warganya dan menjadi daerah dengan kategori UHG (universal health coverage) di Jatim. Sementara di kabupaten, jumlah dan luas wilayahnya lebih besar. Butuh pendalaman dan verifikasi langsung ke rumah warga, agar bantuan bisa tepat sasaran,’’ ungkap Didik Chusnul Yakin, Kadinkes Kabupaten Mojokerto, kemarin (21/12).
Meski jumlahnya berpeluang bertambah, namun Didik tak terlalu khawatir dengan anggaran bantuan yang akan digelontorkan per 1 Januari nanti. Sebab, dinkes telah mengalokasikan dana sebesar Rp 12,8 miliar untuk membiayai jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu.
Di mana, Rp 11,5 miliar untuk membiayai 42 ribu sesuai data. Sementara sisanya dialokasikan untuk membiayai tambahan warga yang baru masuk dalam verifikasi dan validasi petugas di sisa waktu jelang pembagian kartu KIS.
’’Tapi jangan khawatir, sudah ada 350 ribu jiwa lebih yang sudah mendapat KIS-PBIN yang dialokasikan oleh pusat. Kita ini hanya tambahan saja. Tinggal mungkin sasarannya adalah perusahaan yang belum meng-cover karyawannya,’’ tambahnya.
Dia menegaskan, program bantuan KIS daerah nantinya bakal digunakan untuk menjamin kesehatan masyarakat miskin setelah SPM (surat pengantar miskin) tidak diberlakukan lagi sejak 1 Januari 2019 nanti. Sehingga kartu KIS daerah mampu menjadi solusi bagi masyarakat kurang mampu untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan kelas 3 sesuai anggaran yang dimiliki.
’’Tanggal 27 Desember nanti akan langsung kita distribusikan melalui tenaga kesehatan kita. Supaya fair, petugas juga melihat pembagian kartu, apakah sudah tepat sasaran. Kalau yang mendapat ternyata warga mampu, ya sementara tidak kita bagikan. Kita ini dinamis. Data 42 ribu jiwa itu nanti bisa berubah setiap bulan,” paparnya.
Hal itu, untuk mengantisipasi kemungkinan adanya warga yang pindah tempat tinggal atau meninggal dunia.
