25.8 C
Mojokerto
Thursday, February 2, 2023

62 Badan Usaha Abaikan BPJS Kesehatan

MOJOKERTO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto terus memburu perusahaan bandel di Kabupaten Mojokerto. Tercatat 62 perusahaan tak patuh mendaftarkan pekerjanya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kasi Perdata dan Tata Usaha (Datun) Kejari Kabupaten Mojokerto Rollana Mumpuni, SH, mengatakan, saat ini pihaknya tengah sibuk memanggil puluhan perusahaan tersebut. Dan mendesaknya agar segera melakukan registrasi ke BPJS Kesehatan.

’’Kita panggil semua. Karena, sudah ada SKK (Surat Kuasa Khusus),’’ ujarnya. Pemanggilan ini, ujar Olla, untuk mengukur kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang berlaku. Yakni, mendaftarkan seluruh pekerjanya agar mendapatkan jaminan kesehatan.

Ditegaskan Olla, sejauh ini cukup banyak perusahaan yang langsung melakukan registrasi pasca dilakukan pemanggilan. Akan tetapi, tak sedikit pula yang terkesan enggan melakukan pendaftaran.

Baca Juga :  Calon Haji Mojokerto Tetap Bersiap Berangkat Juni

Padahak, sanksi yang diberikan cukup tegas. Mulai dari peringatan, hingga pencabutan izin usaha. ’’Kita tetap berusaha agar perusahaan-perusahaan ini patuh dan segera melakukan pendaftaran,’’ terangnya.

Sejauh ini, banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya. Dengan alasan sederhana. Yakni, seluruh pekerjanya sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, kedua jenis BPJS ini memiliki fungsi yang berbeda.

’’Rata-rata perusahaan kelas mikro yang belum. Kalau yang besar-besar, sudah klir,’’ pungkas Olla. Terpisah, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Mojokerto Dina Diana Permata, mengatakan, keluarnya SKK ke Kejari Kabupaten Mojokerto itu setelah pihaknya diabaikan perusahaan selama proses klarifikasi ke perusahaan.

’’Dan kami sudah melakukan canvassing bersama pengawas Disnaker Jatim. Jika masih tidak patuh, baru kami keluarkan peringatan pertama,’’ ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, kemarin.

Baca Juga :  Rawan Banjir, 14 Sungai di Mojokerto Dinormalisasi

Ditegaskan dia, peringatan satu yang dikeluarkan BPJS Kesehatan berlangsung selama 10 hari kerja. Jika selama batas itu tetap diabaikan, maka SKK akan diterbitkan ke kejari.

Dina menerangkan, sanksi itu tertuang secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Dalam pasal 5 diterangkan, selain teguran tertulis, perusahaan yang bandel juga akan dijatuhi denda dan atau tidak mendapat pelayanan publik. Untuk sanksi pembekuan izin itu, ungkap Dina, BPJS Kesehatan akan bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mojokerto. 

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/