Banyak keluhan yang diterima Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari tentang PPKM darurat yang telah berlangsung sejak 3 Juli 2021 lalu. Baik melalui akun medsos pribadinya maupun ketika blusukan menyambangi warganya.
Menerima keluhan ini tentu sangat menyesakkan. Namun, terkait pelaksanaan PPKM darurat yang dirasa sangat berat oleh masyarakat itu, dia hanya bisa melaksanakan apa yang menjadi instruksi pemerintah pusat sembari memberikan segala macam bantuan yang bisa diupayakan.
’’Sesuai pernyataan Presiden Jokowi bahwa PPKM darurat masih diperpanjang hinga 25 Juli, dengan cara seperti ini tentu sangat berat bagi warga Kota Mojokerto. Sebenarnya saya berharap PPKM darurat tidak lagi diperpanjang. Namun, karena instruksi Presiden diperpanjang, maka saya berharap ada sedikit kelonggaran dari pola yang diterapkan saat ini,’’ katanya di Rumah Rakyat, Selasa (20/7).
Wali kota yang akrab disapa Ning Ita ini mengusulkan PPKM darurat yang diperpanjang hingga 25 Juli nanti harus dilaksanakan dengan cara yang lebih halus. Meskipun semua diperketat, tetapi tidak sampai seperti yang dilakukan pemerintah saat ini. ’’Kota Mojokerto itu sangat potensial dengan kuliner. Dengan adanya larangan makan di tempat dan jam buka yang sangat terbatas tentu banyak pelaku kuliner yang terkena dampaknya,’’ ujarnya.
’’PPKM darurat yang saat ini telah diperpanjang hingga 25 Juli mohon diberi sedikit kelonggaran. Seperti aturan warung dan restoran tetap boleh melayani makan di tempat dengan catatan semua harus taat protokol kesehatan dan tidak boleh abai, jumlah yang ada juga harus diatur. Kalau melanggar dikasih peringatan, tetapi kalau masih ngeyel ya terpaksa harus ditutup,’’ jelas Ning Ita.
Ning Ita yang melihat sendiri bagaimana beratnya PPKM darurat di kalangan pedagang kecil. ’’Aku ya ora tego (saya tidak tega), bagaimana ada orang jualan makanan dan yang beli di situ teman-teman ojol, tukang becak. Mau dibungkus juga dimakan di mana, mereka ini kan orang yang kerjanya keliling,’’ tuturnya.
Jadi menurutnya, karena PPKM darurat diperpanjang, maka besar harapannya pemerintah memberikan sedikit kelonggaran. Seperti memperbolehkan warung melayani makan di tempat dengan protokol kesehatan yang ketat. ’’Kalau mereka PKL yang jualan di trotoar misalnya, ya bolehlah makan di situ asal dikasih jarak dengan gambar silang-silang. Menurut saya itu kompromi yang bagus,’’ ucapnya.
Untuk mal, Ning Ita juga mengusulkan agar tetap boleh dibuka asalkan menjalankan prokes ketat. Jika ada pengunjung yang tidak pakai masker dan tidak ada pembatasan jumlah pengunjung, maka langsung ditutup. ’’Banyak masyarakat yang menjerit karena beratnya PPKM darurat. Karena pemerintah tetap mengambil keputusan perpanjangan PPKM darurat dengan model yang sudah ada seperti saat ini, harus ada upaya pendataan dan penyiapan kekuatan untuk membantu masyarakat tetap di rumah,’’ tegasnya.
Lebih lanjut, Ning Ita menjelaskan, untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, dia kembali melakukan refocusing anggaran. Dan untuk hal-hal yang tidak tercover APBD akan dikerjasamakan dengan pihak-pihak eksternal melalui CSR. (nop/ram/abi)
