KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pengendalian sampah di Mojokerto masih lemah. Senin (20/7) ceceran sampah masih saja ditemukan. Baik di pinggir jalan maupun di aliran sungai. Ironisnya, sampah rumah tangga ini banyak didominasi jenis popok bayi yang sulit terurai.
Ketua LSM Lingkungan Ecoton Prigi Arisandi mengatakan, pemda belum memiliki keseriusan dalam upaya pengendalian sampah popok. Terlihat masih ditemuinya ratusan sampah popok yang dibuang warga ke bantaran-bantaran sungai.
Seperti Sungai di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. ’’Ini menunjukkan jika di Mojokerto Raya tidak ada upaya serius dalam pengendalian sampah. Khususnya di wilayah kabupaten yang cukup luas,’’ ungkap Prigi seusai mendata persentase jenis popok yang dibuang di Sungai Sumberwuluh.
Prigi menyebutkan, ketidakseriusan tersebut terlihat dari permasalahan sampah popok di bantaran-bantaran sungai yang bermuara ke Surabaya tak kunjung terselesaikan. Selain dinilai belum ada upaya pembersihan, sampah di lokasi-lokasi rawan jadi tempat pembuangan sampah juga tidak disediakan kontainer sampah atau TPS.
Dari data yang ada, setidaknya ada 42 titik pembuangan sampah tak beraturan di Mojokerto Raya hingga saat ini. Angka itu hasil dari inventarissasi sejak tahun 2017. Mulai kecil, sedang, hingga timbunan sampah besar. ’’Sementara untuk di Dawarblandong ini termasuk yang besar, ada sekitar lima meter,’’ tuturnya.
Tingginya gunungan sampah di berbagai lokasi, tentu harusnya menjadi perhatian serius pemerintah. Temasuk, masyarakat juga harus melakukan upaya pengendalian pengurangan penggunaan sampah popok sekali pakai. Apalagi, pembuangan sampah popok di aliran Sungai Brantas yang bermuara ke Kali Marmoyo, Kota Surabaya sangat memberi dampak negatif. Baik untuk lingkungan, maupun manusianya sendiri. Sebab, ada sekitar 5 juta orang yang bergantung pada air sungai sebagai konsumsi sehari-hari. Meliputi, di wilayah Gresik, Sidoarjo, dan Surabaya.
’’Semua berdampak pada perikanan, bahan baku industri, dan ketiga yang terpenting ada saudara kita menggunakan air sungai sebagai air minum. Jika membuang sampah seperti ini dibiarkan, sama dengan meracuni air minum saudara-saudara kita,’’ jelas Prigi.
Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan melakukan upaya nyata dengan mengirimkan surat ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Jasa Tirta maupun BBWS yang merupakan pengelola aliran Sungai Brantas di wilayah Mojokerto Raya. ’’Tapi, masyarakat tidak bisa disalahkan 100 persen karena memang tidak dilayani. Layanan jemput sampah di Mojokerto sampai saat ini tak sampai 35 persen,’’ tandasnya.
