DAWARBLANDONG, Jawa Pos Radar Mojokerto- Warga menuntut transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018 dan 2019. Aksi ini merupakan yang ketiga kalinya. Sebelumnya, 14 November lalu, warga dijanjikan akan mendapatkan kejelasan perihal pengelolaan anggaran desa.
Dalam aksi kemarin pemerintah desa sempat enggan untuk menemui warga dan bermediasi. Namun, karena warga memilih menunggu di sekitar balai desa, mereka akhirnya keluar dari dalam kantor untuk menemui warga. Sekretaris Desa Siswito lantas membacakan rincian APBDes yang sempat dipertanyakan warga sebelumnya.
Menurutnya, nominal APBDes tahun 2018 sebesar Rp 1,2 miliar, dan 2019 mencapai Rp 1,7 miliar, “Sampai saat ini, ada dua bangunan fisik yang sudah kami kerjakan. Yakni, peningkatan jalan permukiman, dengan nilai Rp 149 juta dan Rp 300 juta. Namun, anggaran tersebut belum turun, dan terpaksa harus menggunakan uang pribadi,” papar Siswito.
Pihaknya juga mengklaim ada tiga anggaran yang menggunakan dana pribadi. Di antaranya, dua anggaran di tahun 2019. Yakni, untuk peningkatan jalan permukiman di Dusun Cendoro mencapai Rp 300 juta, serta pembangunan sanitasi permukiman Rp 82 juta. Sedangkan, di tahun 2018 ada pelatihan kerja kelompok pemuda mencapai Rp 18,6 juta.
Hanya saja pembacaan tuntutan keterbukaan anggaran tersebut dinilai warga masih bersifat otoriter. Sebab, perangkat desa tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya. Usai membacakan rincian anggaran, perangkat desa sebanyak empat orang tersebut kembali masuk ke dalam kantor desa.
Ketua Umum Lembaga Kajian Barracuda Hadi Purwanto, menyatakan, warga hanya menuntut transparansi dan akuntabiltas yang sudah dilakukan penelitian terhadap APBDes yang terpampang di papan proyek. ”Karena ada beberapa item yang belum dilaksanakan, otomatis kami sebagai warga ingin menanyakan langsung ke desa,”katanya.
Memang, terpampang papan pengumuman, terdapat tiga proyek di tahun 2018, dan 8 proyek di tahun 2019. Totalnya, mencapai 11 proyek. Dari sejumlah proyek tersebut, terdapat tiga proyek yang belum dilaksanakan. Diantaranya, pemeliharaan sarana prasarana TK/RA Rp 30,7 juta. Kemudian, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan BPD,senilai Rp 6 juta. Yang terakhir adalah dukungan penanaman modal Rp 13,4 juta tertulis untuk Bumdes. ”Kalau hari ini (kemarin, Red) kami belum mendapatkan jawaban pasti, kami akan datang kembali dengan massa yang lebih banyak,”pungkasnya.
Di sisi yang lain, puluhan warga pendukung pemerintah desa juga menggelar aksi di sisi timur kantor Desa Cendoro, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto.
Di seberang jalan, sekitar 100 meter dari balai desa, mereka menggelar aksi dengan membawa spanduk bertuliskan Cendoro Baik-Baik saja, Tetap Mendukung Pemdes.
Selain itu, mereka juga membawa beberpa poster bertuliskan Stop Provokasi Desa, Cendoro Kurang Piye, Sepurane Cendoro Sehat. Sejumlah warga tersebut didominasi kaum emak emak yang mengatasnamakan sebagai aksi tandingan. Koordinator aksi Khoirul, mengatakan, warga yang mayoritas petani memang tidak mengetahui tentang RAB (rincian anggaran belanja) atau beberapa program lainnya.
”Yang mereka ketahui hanya membandingkan pembangunan Desa Cendoro dengan desa yang lain, itu saja cukup,” katanya. Selain itu, mereka juga menilai aksi unjuk rasa yang digelar ratusan warga menuntut transparansi anggaran Dana Desa (DD) bukan murni aspirasi warga Desa Cendoro.
Namun, ada indikasi intervensi dari pihak luar desa. ”Itu bukan murni gerakan masyarakat setempat.Ada yang intervensi dari luar,”pungkas Sufia, warga lainnya. Meski ada duapro dan kontra,namun aksi berjalan lancar hingga keduanya membubarkan diri.(hin)
