25.8 C
Mojokerto
Thursday, February 2, 2023

Satu Desa di Kabupaten Mojokerto Ogah Menyerap Bantuan Keuangan

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Minusnya progres pengerjaan ruang terbuka hijau (RTH) dan wisata desa menjadi bukti rendahnya keseriusan pemda dalam mematangkan perencanaan pembangunan. Bahkan, Desa Mojorejo, Kecamatan Kemlagi yang telah diploting Rp 100 juta untuk pengembangan wisata desa, ternyata enggan menyerap.

’’Tahun ini mereka putuskan tidak melaksanakan yang anggaran Rp 100 juta itu,’’ ungkap Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Mojokerto Yurdiansyah. Tak diserapnya anggaran Rp 100 juta itu karena dianggap tak maksimal.

Sebab, lokasi yang bakal menjadi tempat pembangunan pujasera tersebut masih berupa persawahan. Sehingga, dana itu hanya cukup untuk pengurukan saja. ’’Konsekuensinya juga kami konsultasikan ke tim monitoring. Itu akan kita evaluasi lagi. Tapi di juknis kalau tidak melaksanakan bupati berhak menunda pengajuan tahun berikutnya,’’ bebernya.

Menurutnya, molornya pembangunan RTH dan wisata desa memang banyak faktor pemicu. Terbaru, karena cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini. ’’Sebenarnya, Agustus itu target kami harusnya sudah mulai ada realiasi pengerjaan. Tapi ternyata September baru dimulai,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Koko Cici Cilik 2023, Pemenang Ditentukan Jumlah Dukungan Balot

Melesetnya target itu, lanjutnya, dikarenakan desa kesulitan melakukan penyusunan dokumen perencanaan. Beberapa desa harus melakukan revisi. Seperti di Desa Sidorejo, Kecamatan Jetis dan Jabon, Kecamatan Mojoanyar.

Ganjalan lainnya, seperti di Desa Belahantengah, telah terjadi pergantian kepala desa. Alhasil, penyerapan anggaran BK Desa pun harus menunggu pejabat baru. ’’Sampai sekarang desa masih koordinasi pelimpahan tanggung jawab. Termasuk pembuatan TPK baru. Sehingga, itu bakal mempengaruhi pengerjaan di lapangan,’’ katanya.

Selain itu, Yurdiansyah mengaskan, kepastian kepemilikan aset di Desa Tanjangrono, Kecamatan Ngoro juga sempat menjadi kendala realiasi pembangunan. Namun, setelah audiensi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas pada Oktober lalu kini sudah menemui titik terang.

Ternyata lahan yang sedianya untuk pengembangan wisata desa dengan ploting BK desa Rp 800 tersebut bukan milik BBWS Brantas. ’’Tapi karena status tanah itu, akhirnya pembangunan juga molor, dan sekarang baru mulai pengerjaan,’’ tandasnya.

Baca Juga :  Pemerintah Dorong Percepatan Target Capaian Vaksinasi Penguat

Kendati pembangunan RTH dan wisata desa jauh dari harapan, pihaknya memastikan, untuk pengerjaan paket kegiatan lain sudah tuntas 100 persen. Baik proyek jalan usaha tani, jalan lingkungan atau pun rehabilitasi kantor desa. ’’Pelaporan SPJ sudah dikonsultasikan dengan inspektorat, tapi memang perlu penyempurnaan, tapi kita sudah jemput bola, kita sudah diskusi untuk mencarikan solusinya,’’ tegasnya.

Sebelumnya, pembangunan RTH dan wisata desa di Kabupaten Mojokerto sulit dituntaskan tahun ini. Hingga kini, rata-rata progres pembangunan masih menyentuh 20 persen saja. Sebagai tindak lanjut, pemkab mulai menggodok klausul yang tercantum dalam juknisnya.

’’Kemungkinan (pembangunan) tidak sampai tuntas, sampai Desember tidak bisa 100 persen. Di juknis itu anggaran bisa masuk ke SILPA APBDes. Ini masih kita godok dan kita konsultasikan dengan inspektorat dan bagian hukum, teknisnya seperti apa,’’ bebernya. (ori/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/