KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemkab terus menyiapkan perombakan dan pengisian pejabat. Rencananya mutasi digelar bertahap dan dimulai minggu depan. Bakal menyentuh eselon II, III, dan IV.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Susantoso mengatakan, proses mutasi di lingkungan pemkab memang terus berjalan. Selain sesuai petunjuk pimpinan, hal itu sekaligus untuk pemulihan roda pemerintahan yang belum optimal imbas banyaknya jabatan lowong. ’’Betul, kita lagi menyiapkan dalam percepatan mutasian. Jadi, pokoknya minggu depan harus ada mutasi,’’ ungkapnya, kemarin.
Namun, karena banyaknya kekosangan, baik eselon II, III, dan IV, pemkab tak bisa menggelar serentak. Melainkan secara bertahap. ’’Kita dahulukan untuk eselon III dan IV. Pengawas dan ahli satu. Setelah itu persiapan job fit untuk eselon II. Dilanjutkan pergeseran eselon II. Setelah pergeseran kan ada yang masih kosong, baru November dibuka lelang terbuka untuk pengisiannya,’’ paparanya.
Di tengah menunggu perombakan, membuat ratusan pejabat struktural rangkap jabatan. Data yang diperoleh Jawa Pos Radar Mojokerto, setidaknya ada 163 lebih jabatan yang diisi plt. Mulai eselon IV hingga II. Khusus untuk eselon II tercatat ada sekitar sepuluh kursi yang lowong. Di antaranya, dua asisten setdakab, Kepala Disperindag, Inspektur, Kepala Diskopum, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala DPMD, Kepala DP2KBP2, dan Direktur RSUD RA Basoeni Gedeg. ’’Nah untuk mutasi eselon II ini pemkab harus mendapat rekom KASN untuk melaksanakan job fit setelah itu dilanjutkan selter,’’ bebernya.
Percepatan mutasi ini sekaligus berkaitan dengan penyederhanaan organisasi. Termasuk dengan perubahan status eselon empat menjadi fungsional. Dengan jumlah total sekitar 450-an. Perubahan status ini tak lain sesuai petunjuk pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).
Proses penyederhanaan tersebut bukan untuk menghilangkan atau me-nonjob pejabat setingkat eselon IV dari kursinya. Mereka hanya dialihkan statusnya dari struktural (pengawas) ke fungsional sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang dimiliki. ’’Sekarang dalam proses penataan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan, ketidaksesuaian dengan kemampuan dalam penempatan, itu jangan sampai,’’ tegas Susantoso.
Sebelumnya, tuntasnya pengisian jabatan sekdakab mendorong Pemkab Mojokerto tancap gas dalam penguatan organisasi. Bahkan, mutasi dan pengisian jabatan lowong ditargetkan tak lebih dari dua minggu lagi.
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengatakan, dilantiknya Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Teguh Gunarko sebagai sekda menjadi angin segar di lingkungan pemkab sebagai semangat perubahan. Yakni, dengan melakukan mutasi besar-besaran yang sebelumnya sudah diagendakan usai dibolehkannya melakukan mutasi setelah enam bulan dilantik menjadi kepala daerah bersama Wakil Bupati Muhammad Albarraa. (ori/abi)
