KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemkot Mojokerto membeberkan jika selama 15 tahun terakhir mengalami kebocoran pendapatan dari penerimaan retribusi pasar. Bahkan, angka tunggakannya mencapai Rp 1,9 miliar dari total akumulasi sejak 2004 silam.
Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Ika Puspitasari dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban atas pandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Kota Mojokerto, Senin (14/9). Diakui Ning Ita, sapaan akrab wali kota, selama ini memang terjadi kebocoran pendapatan yang bersumber dari retribusi pasar.
Penyebabnya adalah menunggaknya pembayaran retribusi dari para pemilik kios pasar yang terjadi sejak kurun 15 tahun. ”Pada dasarnya tunggakan para pedagang sudah terjadi sejak tahun 2004 dengan akumulasi sebesar Rp 1,9 miliar,” paparnya.
Menguapnya pendapatan asli daerah (PAD) dari penerimaan retribusi pasar tersebut saat ini menjadi atensi pemkot. Oleh akrena itu, pihaknya telah menerjunkan tim gabungan di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Mojokerto untuk melakukan penertiban administrasi dengan penyisiran sekaligus penagihan piutang retribusi.
Kendati demikian, Ning Ita menyatakan jika di masa pandemi Covid-19 ini, pemkot masih memberikan kelonggaran waktu untuk melunasi tunggakan dengan cara diangsur. Dengan demikian, diharapkan pada bulan ini para pedagang sudah mulai mencicil kewajiban retribusi yang ngendon selama bertahun-tahun tersebut. ”Dan harus disertai surat pernyataan kesanggupan mengangsur pada bulan berikutnya,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Disperindag Kota Mojokerto Ruby Hartoyo menjelaskan, besaran tunggakan Rp 1,9 miliar berasal dari piutang lapak pedagang berkisar Rp 400 juta, dan tunggakan retribusi sekitar Rp 1,5 miliar. Jumlah tersebut berasal dari kumulatif tunggakan pedagang yang tersebar di Pasar Prajurit Kulon, Pasar Tanjung Anyar, dan Pasar Empunala.
Diakui Ruby membengkaknya kebocoran pendapatan disebabkan karena rendahnya kesadaran pedagang untuk membayar retribusi. Di sisi lain, kinerja mantri pasar atau juru pungut retribusi juga menjadi bahan evaluasi. Pasalnya, terindikasi adanya pembiaran sehingga memengaruhi menumpuknya piutang retribusi dari pedagang. ”Pas ditagih pedagang tidak ada, mantri akhirnya malas nagih lagi. Sementara tunggakan numpuk samakin banyak. Sehingga pedagang juga malas membayar,” paparnya.
Oleh karena itu, saat ini disperindag menerjunkan tim gabungan tanpa melibatkan mantri pasar. Petugas juga tak segan melakukan tindakan tegas dengan melakukan penyegelan bagi kios yang enggan membayar tunggakan. Di samping menginventarisir pedagang yang menunggak retribusi, disperindag juga melakukan pendataan ulang terhadap pedagang yang menempati kios. Utamanya yang ada di Pasar Tanjung Anyar, karena akan dilakukan pembaharuan basis data.
”Nanti akan kita buatkan perjanjian baru. Karena Pasar Tanjung saat ini sudah tercatat menjadi aset pemda,” imbuhnya. Sebelumnya, pasar induk terbesar di Kota Mojokerto itu berstatus bangun guna serah (BGS), sehingga pengelolaannya di bawah pihak swasta selama 20 tahun. Sedangkan sejak diserahkan terimakan pada 2017 lalu, maka baik aset dan pengelolaan sepenuhnya dikelola oleh pemkot.
Disinggung bagaimana kios yang sudah pindah tangan, Ruby menyebutkan jika hanya akan mengakui pedagang yang menempati kios saat ini. Sedangkan pedagang sebelumnya dianggap tidak mau mengelola, sehingga kios ditarik kembali oleh pemkot. ”Kita tarik. Terus kita berikan kepada orang yang memang betul-betul ingin berjualan. Jadi tidak ada lagi pedagang itu nyewa ke pedagang yang lain,” ulasnya.
Dari penagihan selama sepekan terakhir, disperindag telah mendapatkan Rp 350 juta dari tunggakan pedagang. Sedangkan puluhan lapak lainnya yang diketahui pindah tangan dan belum memberikan kesanggupan pembayaran piutang dilakukan penyegelan sementara.
