KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Harimau Mojokerto Nusantara, menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Pemkab Mojokerto, Rabu (15/6). Membawa keranda mayat dan menyatakan mosi tidak percaya terhadap pemda di bawah kepemimpinan Bupati Ikfina Fahmawati dan Wakil Bupati Muhammad Albarra.
Aksi yang dijaga ketat kepolisian ini juga melakukan aksi teatrikal pelemparan telur busuk pada banner bergambarkan Ikfina berikut mantan bupati Mustofa Kamal Pasa (MKP), serta Sekdakab Mojokerto Teguh Gunarko yang sudah disiapkan masa aksi. Atraksi dilanjutkan dengan penaburan kembang tujuh rupa dan penyalaan dupa.
Koordinator Aksi, Puji Samtoyo mengatakan, berbagai tuntutan disampaikan dalam aksi turun jalan kali ini. Pertama memberi kesadaran kepada masyarakat jika pemkab Mojokerto tidak baik-baik saja. Ada persoalan sistematis, terstuktur dan dilakukan secara masif. Sehingga, segala aspek yang melibatkan masyarakat akan menjadi korbannya. ’’Salah satunya terkait galian C. Terjadi tebang pilih dalam memberantas galian C selama ini. Akibatnya terjadi kerusakan lingkungan di mana-mana,’’ ungkapnya.
Masalah galian C di Kabupaten Mojokerto belakangan memang tak pernah berujung. Maraknya galian ilegal menguji nyali pemda dan aparat penegak hukum bertindak tegas. Beberapa kali warga sudah melakukan aksi untuk meminta penutupan galian C karena dianggap merusak lingkungan. Terakhir terjadi di Desa Jatidukuh beberapa waktu lalu. Warga turun ke lokasi galian menuntut pemerintah dan kepolisian bertindak tegas. ’’Tuntutan lainnya terkait permasalah silpa 2021 yang begitu banyaknya jumlahnya,’’ tegasnya.
Selain itu, masa aksi juga menduga pemerintah saat ini membiarkan mantan bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa mengatur jalannya pemerintahan, memanipulasi seleksi sekda 2021, melanggengkan jual beli jabatan, omong kosong pembangunan jembatan Talunbran, Kecamatan Dawarblandong, pemaksaan pembelian material pembangunan BK Desa ke perusahaan MKP, merusak mental pejabat menjadi budak penguasa, membungkam peran masyarakat dalam pengawasan, memecah belah persatuan masyarakat, pemilik 37 dari 80 Aset TPPU MKP dan APBD bukan untuk kepentingan masyarakat tapi untuk kenyamanan penguasa.
Sementara itu, mediasi yang pimpin Kepala Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto, Nugraha Bhudi Sulistya, menegaskan, bakal menyampaikan semua aspirasi aksi ke bupati. ’’Semua aspirasi kita tamping. Ini akan kita sampaikan ke bupati selaku pimpinan,’’ ungkapnya singkat.
Perlu diketahui, realisasi perbaikan jembatan Talunbrak memang tak bisa dilakukan sesuai percananaan. Berbagai faktor menjadi pemicu. ’’Tidak disarankan oleh ahli kalau anggarannya terbatas, karena masalahnya kerusakannya sudah total, jadi gagal terealisasi tahun ini,’’ ungkap Kabid Pemeliharaan Jembatan dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto, Henri Surya, sebelumnya.
Menurutnya, penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp 572 juta yang sebelumnya direncanakan Pemkab Mojokerto tidak bisa direalisasikan. Sebab dana itu tidak cukup jika perbaikan dilakukan secara total sesuai saran dari tim ahli ITS yang digandeng DPUPR. Sesuai kajian di lapangan, konstruksi jembatan yang melintang di kali Lamong itu memang sudah tak layak. Kerusakannya sangat parah.
Pun demikian dengan tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2021 yang mencapai Rp 533 miliar. Pemkab menyebut dipengaruhi dua hal. Pertama, adanya pelampauan pendapatan sebesar Rp 193 miliar. Antara lain, capaian PAD Rp 625,4 miliar dari target Rp 540,1 miliar, realisasi pendapatan transfer Rp 1,892 triliun dari target Rp 1,791 triliun, dan realisasi pendapatan lain-lain yang sah Rp 89,190 miliar dari target Rp 82,844 miliar.
Kedua, karena adanya efisiensi belanja. Yakni, efisiensi dari belanja operasional Rp 240,4 miliar, belanja modal Rp 63,6 miliar, belanja BTT Rp 9,2 miliar. Kemudian belanja transfer lainnya Rp 3,7 miliar. ’’Artinya, kalau bicara efektivitas membandingkan realisasi belanja itu dengan realisasi kinerja. Sehingga secara garis besar penyerapan anggaran di Kabupaten Mojokerto sepanjang 2021 malah tergolong cukup efektif dengan dibuktikan realisasi kinerja yang optimal,’’ ungkap Bupati Ikfina Fahmawati melalui Kepala Diskominfo Kabupaten Mojokerto Ardi Sepdianto.
Semua pihak, kata Ardi, harus melihat secara gamblang dari mana anggaran yang kembali masuk ke kas daerah tersebut. Apalagi tingginya silpa tak berdampak pada proyeksi pembangunan di daerah dengan 18 kecamatan ini. Sejauh ini, proges tiap pengerjaan juga optimal dan tuntas 100 persen. (ori/ron)
