alexametrics
32.8 C
Mojokerto
Friday, October 7, 2022

Adendum Proyek Telah Prosedural Perubahan Desain dan Volume Pekerjaan

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) Kota Mojokerto menegaskan, pemberian adendum pada dua kontraktor proyek fisik telah produral. Pasalnya, adendum dengan perpanjangan waktu kontrak itu diberikan bukan disebabkan wanprestasi rekanan, melainkan karena ada perubahan perencanaan.

Kepala DPUPRPRKP Kota Mojokerto Mashudi mengungkapkan, adendum kontrak pada proyek pembangunan Kantor Kelurahan Jagalan dan masjid Rest Area Gunung Gedangan dilakukan karena terdapat perubahan perencanaan dengan existing di lapangan. Sehingga, kedua proyek tersebut dilakukan perpanjangan kontrak dengan penambahan waktu. ”Karena ada perubahan desain, sehingga terjadi penambahan volume dan pekerjaan. Sehingga mempengaruhi waktu dan biaya juga,” terangnya.

Di dalam adendum diberikan penambahan waktu 14 hari untuk proyek pembangunan Kelurahan Jagalan dan 20 hari pada pekerjaan pembangunan masjid di Rest Area Gunung Gedangan. Mashudi menyebut, tambahan waktu kontrak itu diberikan berdasarkan kesekapatan dengan masing-masing rekanan. ”Jadi, tidak bisa begitu saja langsung diadedum. Tapi ada mekanisme yang dilalui dan memang dibolehkan,” sebutnya.

Baca Juga :  Physical Distancing Mengendur, Gugus Tugas Covid-19 Kewalahan

Karena itu, Mashudi mengelak jika penambahan waktu dinilai hanya mengulur-ulur waktu. Sebab, perpanjangan kontrak bukan dikarenakan wanprestasi kontraktor, melainkan karena perubahan perencanaan.

Dengan begitu, rekanan tidak dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan. Hal itu sebagaimana trtuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Mengacu regulasi tersebut, Mashudi juga menyatakan bakal mengambil tindakan tegas apabila rekanan tidak bisa merampungkan pekerjaan sesuai dengan masa perpanjangan kontrak. Dia menyebut bakal melayangkan hukuman denda sebesar 1/1.000 per hari dari nilai kontrak. ”Kalau ternyata setelah diadendum tidak bisa selesai, maka kami akan beri hukuman dengan membayar denda,” ulasnya.

Sebagaimana diketahui, sesuai adendum kontrak, proyek pembangunan masjid di Rest Area Gunung Gedangan dengan nilai kontrak Rp 1,1 miliar di-deadline rampung pada 17 Agustus. Sementara proyek pembangunan Kelurahan Jagalan Rp 2,3 miliar yang semula berakhir 5 Agustus diberi batas akhir menyelesaikan pekerjaan hingga 19 Agustus mendatang.

Baca Juga :  Ning Ita Kenalkan Destinasi Wisata

Sejauh ini, imbuh Mashudi, adendum hanya diberikan pada dua proyek dari total 40 lebih pekerjaan fisik yang dinaungi DPUPRPRKP di tahun anggaran 2022. Sebab, kata dia, sejumlah paket proyek yang sudah ditetapkan pemenang telah berjalan sesuai jadwal yang ditentukan. Sementara sebagaian lainnya masih menunggu proses lelang tuntas. (ram/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/