SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Lima petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) di pilkada 2020 dinyatakan reaktif. Mereka langsung dicoret dan diganti dengan petugas baru. Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Jainul Arifin mengatakan, dari 2.084 orang yang menjalani rapid test Covid-19, lima di antaranya dinyatakan reaktif.
’’Jadi, mereka langsung kami ganti dengan petugas lain,’’ ujarnya Selasa (14/7). Petugas pengganti, tegas dia, juga harus melalui proses yang sama. Yakni, turut mengikuti proses rapid test di masing-masing kecamatan. ’’Proses ini wajib bagi para petugas. Jadi, harus dilalui semua,’’ beber Jainul. Pencoretan petugas pencocokan dan penelitian (coklit) itu, tak harus menunggu hasil swab.
Jainul mengakui, tingkat akurasi rapid test memang sangat rendah. Akan tetapi, KPU hanya mengacu regulasi. ’’Kami tahu, kalau akurasi sangat rendah. Tapi, ini aturan yang harus kami jalankan,’’ jelasnya. Pencoretan dan pergantian petugas baru itu sudah rampung dilakukan. Untuk itu, ia pun memastikan proses coklit yang akan dimulai hari ini, akan berjalan dengan matang.
Tak hanya soal kesehatan petugas. Namun, KPU juga telah menyediakan alat pelindung diri (APD). Alat ini di antaranya berupa masker, face shield, hingga sarung tangan karet. Diakui Jainul, ketatnya seleksi PPDP itu dilakukan untuk menjamin keamanan di masyarakat.
KPU berupaya menjamin petugas yang mendatangi masyarakat saat pencocokan dan penelitian benar-benar dalam kondisi sehat. Sehingga masyarakar tidak perlu khawatir.
Biaya rapid test yang menjamah ribuan orang itu ditanggung oleh KPU. Anggaran yang dihabiskan untuk menjalani rapid test ini sebesar Rp 306 juta. Dengan rincian, jumlah PPDP sebanyak 2.084 orang dan biaya rapid test per orang mencapai Rp 147 ribu.
Kebutuhan anggaran ini dipastikan tak mengurangi alokasi anggaran KPU yang bersumber dari APBD. Karena KPU telah digelontor dana APBN sebesar Rp 5,9 miliar. Anggaran ini nantinya dipakai untuk kebutuhan alat pelindung diri (APD) selama proses pilkada berlangsung.
Sebelumnya, KPU tetap menggelar pilkada serentak 2020. Meski digelar, namun perjalanan tahapan harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Dengan begitu, anggaran pun membengkak.
Beruntung, di tengah pembahasan anggaran yang kian ruwet, KPU Kabupaten Mojokerto mendapat sokongan anggaran dari APBN. Dikabarkan, tambahan itu mencapai Rp 31 miliar. Namun, saat ini baru tertransfer senilai Rp 5,9 miliar.
Mahalnya biaya APD itu disebabkan oleh banyaknya penyelenggara pilkada. Mulai dari sekretariat KPU, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga PPDP. Jumlah penyelenggara pilkada di KPU saja mencapai 22 ribu orang. Aturannya, mereka tak hanya menggunakan masker. Namun, harus menggunakan sarung tangan hingga face shield.
