29.8 C
Mojokerto
Wednesday, November 30, 2022

Ornamen Jembatan di Kota Onde-Onde Rampas Pejalan Kaki

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemasangan ornamen bernuansa Majapahitan di sejumlah jembatan di Kota Mojokerto seolah mubazir. Karena, hiasan berbahan logam tersebut justru merampas hak pejalan kaki dan keselamatan terancam lantaran harus turun ke badan jalan.

Seperti jembatan di Jalan Tribuana Tungga Dewi, Kelurahan Miji, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. Di atas jembatan dengan panjang sekitar 15 meter itu, tidak menyisakan akses khusus bagi pejalan kaki. Sebab, badan trotoar dimakan ornamen berukuran sekitar 1×0,5 meter yang dipasang menjorok dari pagar ke dalam jembatan. Hal tersebut berlaku di kedua sisi jembatan. Praktis, pejalan kaki harus turun ke badan jalan saat melewati jembatan.

Jembatan yang menghubungkan Lingkungan Sinoman dengan Lingkungan Cinde itu bukan didesain tanpa trotoar. Namun, lebar trotoar tergerus peremajaan pagar jembatan dengan bata dan ornamen Majapahitan yang digarap sekitar Februari lalu itu. Sehingga tidak menyisakan ruang untuk pejalan kaki berjalan di trotoar. ”Kalau ada pejalan kaki lewat sini ya jadinya harus turun ke jalan,” ujar Yudi, warga setempat.

Baca Juga :  Ning Ita Pastikan MPP Gajah Mada Siap Diresmikan

Tak pelak, hal tersebut membuat risiko keselamatan pejalan kaki meningkat. Sehingga, hak pejalan kaki yang diatur undang-undang itu dirampas atas nama pembangunan untuk mempercantik Kota Mojokerto. Merujuk pada acuan buku standar No. 011/T/Bt/1995 tentang Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Mininal, trotoar di atas jembatan dibangun dengan selebar 1,5 meter.

Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto Agus Wahjudi Utomo menyayangkan imbas proyek senilai puluhan hingga ratusan juta tersebut. Menurutnya, pembangunan itu tidak semestinya merampas hak pejalan kaki di atas jembatan. Sebab, semua lapisan masyarakat Kota Mojokerto mesti mendapat pelayanan sesuai haknya. ”Jadi, perencanaan pembangunan itu harus matang. Tidak asal dikerjakan saja,” ungkapnya.

Baca Juga :  Mobil Terjun ke Parit Sedalam Lima Meter

Apalagi, hak pejalan kaki sudah diatur dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tepatnya Pasal 131 ayat 1 pada bagian keenam terkait hak dan kewajiban pejalan kaki dalam berlalu lintas. Tertuang, jika pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. ”Karena hak masyarakat harus diutamakan dan terpenuhi. Tidak hanya menonjolkan unsur keindahan saja,” tandas politisi Partai Golkar itu. (vad/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/