KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Ribuan siswa di Kabupaten Mojokerto mengalami putus sekolah sepanjang tahun 2021. Ada yang disebabkan menikah, namun tak sedikit yang memilih untuk bekerja.
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengatakan, tahun ini, sebanyak 8.000 anak usia sekolah namun dalam status tak bersekolah. Dari jumlah tersebut, hanya 1.400 yang berhasil meneruskan pendidikan melalui sistem kejar paket. Sementara, 6.600 anak tidak melanjutkan pendidikan mereka. ’’Ini yang harus jadi perhatian bagi kita semua. Terlebih, tingkat pendidikan masyarakat termasuk dalam indikator dalam pembangunan indeks manusia. Ini cukup memprihatinkan,’’ ujarnya.
Ditambahkan Ikfina, banyaknya jumlah siswa yang putus sekolah ini menjadi pekerjaan rumah bagi Dispendik. Sehingga, Ikfina berharap, bentuk pendidikan nonformal di bisa kembali dimaksimalkan. Seperti sekolah kejar paket atau sanggar belajar. Khususnya bagi anak-anak yang mengalami putus sekolah. ”Ini menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi Dinas Pendidikan. Namun, semua tetap membutuhkan perhatian dari masyarakat juga,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dispendik Kabupaten Mojokerto Zainul Arifin mengakui, tahun ini masih banyak siswa yang memilih putus sekolah. Itu melihat dari jumlah yang terdata di Kabupaten Mojokerto. Menurut dia, sekitar 1.400 bocah yang bisa melanjutkan pendidikan ini lantaran sudah tercover dana APBN. ’’Karena, kalau untuk pendanaan anak yang putus sekolah, dicover oleh pusat. Dan yang tercover jumlahnya baru 1.400. Sehingga, masih banyak yang belum bisa melanjutkan pendidikan kesetaraan,” papar dia.
Dikatakan dia, untuk mengatasi hal tersebut, kemungkinan pemaksimalan pendidikan nonformal bagi anak putus sekolah tidak bisa berjalan begitu saja. Sebab, perlu ada pembenahan anggaran yang difokuskan untuk pendidikan nonformal. Padahal, selama dua tahun ini, pendidikan nonformal sendiri jarang diperhatikan. Akibat dari anggaran pemda yang terfokuskan pada penanganan Covid-19. ”Perkiraan kita, nanti tahun 2023 baru bisa dimaksimalkan dan terperhatikan daerah untuk siswa yang putus sekolah ini. Jadi, tidak lagi bergantung pada dana dari pusat. Semoga, tahun berikutnya ada anggaran juga untuk pendanaan bagi pendidikan non formal. Dari situ pendidikan bagi warga yang putus sekolah bisa dituntaskan,” pungkasnya. (oce/ron)
