MOJOKERTO – Kisruh pengelolaan wanawisata Padusan Pacet dan Air Terjun Dlundung diprediksi bakal berakhir. Sinyal itu muncul setelah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Mojokerto mengantongi restu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta.
Kepala Disparpora Kabupaten Mojokerto Djoko Widjayanto, mengatakan, restu pengelolaan itu setelah ia bertemu langsung dengan Kementerian, Jakarta. ’’Sudah ada sinyal yang baik. Kementerian menyetujuinya,’’ ujarnya kepada Jawa Pos Radar Mojokerto.
Dikatakan dia, restu itu muncul terkait permintaan Pemkab Mojokerto atas pengelolaan hutan di lereng Welirang seluas 65 hektare. Sejauh ini, pengelolaan hutan untuk kawasan wisata hanya 25 hektare. Djoko menerangkan, saat ini ia tengah disibukkan dengan pembuatan konsep pemanfaatan lahan seluas 40 hektare tersebut. ’’Saya sudah membuatnya secara rinci,’’ imbuhnya. Diantaranya, terkait dengan pembangunan water park, wisata fauna, hingga kafe dan perhotelan.
Sementara itu, menyusul restu positif dari kementerian itu, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP), mengaku akan mengalokasikan dana senilai Rp 100 miliar untuk membangun sebagian area wisata. ’’Kalau sudah diserahkan kita, akan kita bangun sangat megah,’’ ujarnya.
Dengan anggaran Rp 100 miliar di tahun pertama, pembangunan tak dihentikan. MKP menambahkan, pembangunan itu akan menyentuh perhotelan, kafe, dan tempat pertemuan yang sangat megah. Di tahun kedua, dana Rp 100 miliar juga akan digelontor.
Dengan dukungan alam yang apik, MKP meyakini lokasi itu mampu menjadi idola bagi masyarakat. Tak hanya dari wisatawan domestik, namun dari mancanegara juga akan melirik lokasi ini. ’’Siapa pun pasti akan senang dengan lokasi ini,’’ prediksinya.
Kebutuhan anggaran besar yang digelontorkan, dipastikan hanya bersumber dari APBD. Ia memastikan tidak akan menggandeng pihak swasta untuk pengelolaan objek wisata tersebut. Alasannya, pendapatan daerah tidak akan maksimal.
Pengelolaan objek wisata dengan menggandeng pihak swasta pernah dilakukan pemda dengan Ubalan, Pacet. Di lokasi ini, pendapatan daerah hanya Rp 100 juta per tahun. Sementara, prediksi pendapatan bisa melimpah. Sementara itu, meski dana yang digelontorkannya mencapai Rp 200 miliar, namun MKP meyakini mampu menyentuh break event point (BEP) hanya dalam jangka waktu dua tahunan.
