KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir tak cukup memberanikan Pemkab Mojokerto dalam mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan inftrastruktur.
Termasuk untuk rehabilitasi bangunan sekolah yang sudah dipetakan rusak. Bahkan, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Mojokerto hanya mampu mengusulkan 10 dari 15 lembaga yang sudah dipetakan butuh rehabilitasi sejak awal 2020.
Dengan pagu anggaran tak kurang dari Rp 10 miliar yang bisa dialokasikan dalam perubahan APBD (P-APBD) Tahun 2020. ’’Kalau tidak salah ada sekitar 10 sekolah yang sudah kami usulkan baik di tingkat TK, SD, sampai SMP,’’ tutur Kepala Dispendik Kabupaten Mojokerto Zainul Arifin.
Zainul menyebut, jenjang SD menjadi yang paling banyak tersentuh renovasi di P-APBD nanti. Rata-rata dua sampai tiga kelas setiap sekolah akan menjadi sentuhan rehabilitasi. Termasuk ruang perpustakaan yang dianggap kurang layak.
Dari sekian lembaga, SDN Tempuran, SDN Pakis, dan SDN Pungging, menjadi prioritas utama rehabilitasi. Hal itu menyusul tingkat kerusakannya dianggap parah dan cukup memprihatinkan. ’’Kalau nggak salah ada dua SMP yang juga diusulkan. Sisanya lebih banyak jenjang SD,’’ tandasnya.
Zainul tak memungkiri, pagu tak kurang dari Rp 10 miliar yang diberikan tim anggaran dianggap masih kurang untuk menutupi kebutuhan rehab 15 sekolah. Termasuk pembangunan gedung baru SMPN 2 Puri yang gagal terealisasi sampai akhir tahun 2020.
Kegagalan tersebut tak lepas dari kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 yang banyak memangkas alokasi proyek fisik, termasuk biaya renovasi. ’’Ada lima sekolah yang tidak teralokasikan. Mungkin tahun depan bersamaan dengan pembangunan SMPN 2 Puri,’’ tandasnya.
Sementara itu, pemangkasan anggaran tak berlaku terhadap pembangunan dan rehab gedung yang sudah di ploting dalam daftar proyek pekerjaan fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 senilai Rp 24 miliar.
Alokasi DAK untuk pendidikan dan kesehatan tak masuk dalam daftar pemangkasan pemerintah pusat. Sebanyak 111 titik rehab dan pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan tetap berjalan di 85 sekolah yang ditunjuk.
Terdiri dari rehab kamar mandi, ruang kelas, ruang laboratorium, ruang guru dan perpustakaan. Pun demikian juga pengadaan lahan untuk pembangunan gedung baru SMPN 2 Kemlagi. Plot senilai Rp 7 miliar dialokasikan pemkab untuk pembebasan lahan seluas 2 hektare lebih di Desa Mojorejo, Kecamatan Kemlagi.
Rencananya, pembangunan fisik gedung diusulkan dalam alokasi APBD tahun depan bersamaan gedung SMPN 2 Puri. ’’Kalau anggaran untuk pengadaan lahan SMPN 2 Kemlagi memang sempat masuk refocusing. Tapi di P-APBD dikembalikan lagi, bahkan ditambah nominal anggarannya,’’ pungkas Kabid Sarpras Dispendik, Harfendy Setiyapraja.
