KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemkot mulai melakukan penataan terhadap sistem jaringan yang ada di Kota Onde-Onde. Selasa (6/10) Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Mojokerto melakukan koordinasi bersama seluruh stakeholder terkait dalam rangka membahas Masterplan Perencanaan Infrastruktur Terintegrasi.
Kepala Bapekko Mojokerto Agung Moeljono Subagijo menjelaskan, pengelolaan jaringan selama ini menjadi atensi serius Pemkot Mojokerto. Sebab, penataannya belum terintegrasi dengan baik lantaran masih terjadi tumpang tindih berbagai jaringan. Mulai dari jaringan gas, air, listrik, telekomunikasi, hingga drainase.
Karena itu, kemarin pihaknya mengajak semua stakeholder jaringan yang sudah eksis di Kota Mojokerto untuk duduk bersama. Di antaranya Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Gas Negara (PGN), PDAM, PT Telkom, Diskominfo, dan Dinas PUPR.
’’Mereka kita kumpulkan untuk kita mintai peta jaringannya. Karena diakui atau tidak, selama ini kita buta terkait letak dan posisi jaringan mereka masing-masing,’’ terangnya.
Dalam rakor yang digelar di Kantor Bappeko Mojokerto kemarin, dukungan juga datang dari Ditjen Migas Kementrian ESDM yang hadir secara daring.
Erikson Alfredo Simanjuntak, perwakilan dari Ditjen Infras Migas Kementerian ESDM menyampaikan turut mendukung visi misi Wali Kota Mojokerto dan siap bersinergi dan koordinasi dengan Pemkot Mojokerto melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait jaringan gas.
Agung menyebut, pemanggilan semua stakeholder jaringan ini bertujuan mengurangi konflik antarpengelola infrastruktur dalam proses pembangunan berkala ke depan. Pasalnya, tahun 2019 lalu, Pemkot Mojokerto banyak menerima pengaduan warga terkait pemasangan jaringan karena dianggap membahayakan keselamatan jiwa.
’’Warga mengeluhkan tatanan infrastruktur penggalian yang membahayakan pengguna jalan. Makanya saat ini kita koordinasikan bersama ke depan tidak terjadi saling lempar kesalahan antar-stakeholder,’’ paparnya.
Dia menambahkan, pemanggilan para pemangku kebijakan dari berbagai instansi ini merupakan langkah awal dari Bappeko dalam pematangan konsep pembuatan Masterplan Infrastruktur Terintegrasi tahun 2021.
Diharapkan, masterplan nantinya dapat mendorong kemampuan pemkot untuk mengontrol pembangunan infrastruktur secara komprehensif dan berkelanjutan. ’’Selain itu, ini untuk mempermudah alokasi penganggaran multi-institusi. Karena di dalam Pemerintah Kota dan Bappeko berfungsi sebagai leading aktornya,’’ ulasnya.
Mantan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset (BPPKA) Kota Mojokerto ini menyebut, penyusunan masterplan juga dapat mendukung program keterbukaan informasi publik. Sehingga, dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemegang kebijakan.
Sebab, ini adalah bentuk komitmen Pemerintah Kota terhadap kepastian pembangunan infrastruktur kota. Sementara itu, Fauzul Rizal Sutikno, narasumber untuk Perencanaan Wilayah dan Kota mengungkapkan, hasil konsolidasi bersama seluruh institusi terkait perencanaan infrastruktur jaringan. Dia mengatakan, jika semua institusi sudah sangat kooperatif dan kompak.
’’Namun yang perlu agak di perdalam lantaran tadi disampaikan dari perwakilan pihak PT Telkom karena terkait jaringannya berada di Kantor Sidoarjo sehingga belum dapat menyampaikan,’’ imbuhnya.
Dosen Universitas Brawijaya Malang ini menyebutkan, untuk mengidentifikasi isu permasalahan di lapangan, diakuinya, cukup sulit. Namun jika seluruh institusi sama-sama berkomitmen, maka saat pengerjaan masterplan insfrastruktur terintegrasi dapat berjalan lancar tanpa ada hambatan. (ram/abi)
