KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa (DD) bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Kabupaten Mojokerto belum sepenuhnya berjalan.
Meski sebagian besar desa telah menerima DD tahap pertama, namun belum satupun desa yang sudah menyalurkan bantuan ke tangan masyarakat. Belum adanya hasil verifikasi data penerima bantuan dari Pemkab Mojokerto menjadi kendala pemerintah desa (pemdes) tak kunjung menyalurkan bantuan yang besarnya 25 persen DD tersebut.
Padahal, 299 desa sebelumnya diinstruksikan agar segera mencairkan DD tahap pertama. Pencairan tersebut untuk membiayai program padat karya tunai desa (PKTD) dalam menangani Covid-19.
Mulai dari pendirian posko, pembentukan relawan hingga pemberian BLT bagi masyarakat yang ekonominya terdampak parah akibat masa pandemi virus korona. Namun, dari beberapa program itu, rata-rata pemdes baru bisa menyerap anggaran untuk pendirian posko hingga operasional bagi relawan Covid-19.
Sementara BLT yang dijanjikan bisa tersalurkan sejak awal Ramadan lalu, sampai saat ini belum terealisasi. Ketua AKD Kabupaten Mojokerto Supoyo, mengatakan, hampir semua pemdes kini memilih menunggu arahan dari Pemkab Mojokerto soal penyaluran BLT.
Khususnya hasil verifikasi data penerima bantuan yang sudah disetor di kecamatan setelah melalui pendataan dan penetapan pemdes. Hasil verifikasi itu penting untuk mengetahui daftar penerima bantuan berdasarkan pembagian sumber anggarannya.
Mengingat berdasarkan imbauan dari pemerintah pusat, penyaluran BLT harus adil dan tidak ada yang saling tumpang tindih. Sehingga bantuan bisa tersalurkan merata dan bisa dinikmati semua warga terdampak.
’’Kemarin teman-teman kades kan sudah mendata dan mengajukan daftar penerima lewat kecamatan. Dari situ, kami masih menunggu dulu, pembagian bantuannya, baik yang dari Kemensos atau dari pemkab. Setelah itu baru dari DD. Kan bantuannya tidak boleh tumpang tindih.Jadi, harus sesuai data dan tidak boleh dobel,’’ terangnya.
Sesuai juklak dan juknis penyaluran BLT, ada tiga macam sumber anggaran yang bisa meng-cover bantuan. Pertama adalah bantuan dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui Kemensos.
Bantuan ini di luar bantuan rutin seperti program keluarga harapan (PKH) maupun BPNT (bantuan pangan nontunai). Lalu ada juga bantuan yang di-cover dari APBD Kabupaten Mojokerto Mojokerto.
Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Mojokerto, pemkab bersedia mengalokasikan anggaran sebesar Rp 16 miliar untuk 304 desa/kelurahan. Dan yang terakhir adalah BLT yang bersumber dari DD dengan persentase yang sudah ditetapkan sesuai nominal DD setahun.
Dari hitungan sementara, sebagian besar pemdes telah mengalokasikan 25 persen DD itu untuk membantu 100-an warganya. Dengan asumsi, setiap warga terdampak bakal menerima uang Rp 600 ribu selama tiga bulan, dengan model penyaluran menggunakan sistem nontunai.
Hanya, sampai saat ini belum ada pemdes yang berani menyalurkan BLT. Meski sebagian besar telah mendata dan menetapkan dalam musdes. ’’Ya itu tadi (kemarin, Red) kami harus hati-hati karena penerima nggak boleh tumpang tindih. Kita lebih baik menunggu data verifikasi BLT yang dari pusat dan pemda. Baru setelah itu BLT DD bisa disalurkan,’’ pungkasnya.
