PEMILIHAN kepala desa tak sekadar rutinitas pergantian kepala desa. Namun, di pesta ini, kerap dianggap sebagai arena demokrasi yang paling nyata dan selalu menarik perhatian banyak kalangan. Karena, kontestannya berasal dari berbagai latar belakang. Ada yang kepala desa dan ingin kembali mencalonkan diri, petani, wiraswasta, hingga ASN.
Di Kabupaten Mojokerto, penjaringan bakal calon (bacalon) dalam pilkades serentak yang berakhir pekan lalu, diikuti 164 orang. Mereka akan berebut jabatan di 41 desa yang tersebar di 15 kecamatan. Bahkan, delapan desa di antaranya diikuti lebih dari lima kompetitor pendaftar.
Seperti Desa Ngarjo dan Randuharjo yang diikuti sebanyak 11 bakal calon, 10 bacalon di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, dan Desa Candiharjo, Kecamatan Ngoro, delapan bacalon di Desa Canggu, Kecamatan Jetis, tujuh bacalon di Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan dan Awang-awang, Kecamatan Mojosari, serta enam bacalon di Desa Kemasantani, Kecamatan Gondang. Selain itu ada dua desa dengan jumlah lima bacalon. Sedangkan empat desa empat bacalon, 14 desa tiga bacalon, dan 13 desa dua bacalon.
Antusiasme pilkades juga disambut Pemkab Mojokerto. Pemerintahan di bawah kepemimpinan Ikfina Fahmawati-Muhammad Al Barraa ini telah mengalokasikan dana sebesar Rp 2,8 miliar dalam pengamanan. Dana itu akan dibagi ke sejumlah instansi yang terlibat dalam menciptakan proses demokrasi tetap kondusif dan aman. Terdiri dari TNI, Polri, Linmas, dan Satpol PP.
Kepala Satpol PP Kabupaten Mojokerto Eddy Taufiq mengatakan, ploting APBD Rp 2,875 miliar itu dibagi sesuai kebutuhan di setiap instansi yang terlibat pengamanan. ’’Pembagian ploting anggaran di setiap instansi, seperti polri, TNI, Linmas, dan satpol PP ini disesuaikan dengan pengajuan tahun lalu,’’ ungkapnya.
Paling besar, diserap Polres Mojokerto dengan alokasi sebesar Rp 963 juta. Kemudian disusul Kodim 0815 sebesar Rp 877 juta, Polres Mojokerto Kota senilai Rp 360 juta, linmas desa sebesar Rp 329 juta, dan Satpol PP sendiri Rp 12 juta.
Eddy menegaskan, tidak tahu pasti detail anggaran tiap instansi untuk apa saja. Sebab, pencairan dilakukan secara global. ’’Yang jelas itu untuk biaya pengamanan petugas. Nilai dan detailnya, instansi masing-masing yang tahu, karena kita menyalurkan berupa uang,’’ tegasnya.
Sampai saat ini, masih Polres Mojokerto dan Kodim 0815 yang sudah melakukan pengajuan pencairan. Namun nilainya masih kecil karena tahap persiapan saja. Yakni Rp 29 juta dan Rp 164 juta. ’’Karena anggaran ini memang untuk seluruh proses tahapan, sampai selesai pungutan suara dan penetapan kades terpilih,’’ bebernya.
Meski kini sudah masuk tahapan penjaringan calon kades, Eddy menegaskan, kondisi wilayah di 41 yang mengikuti helatan pilkades serentak September mendatang secara umum masih kondusif. Namun, berbagai antisipasi sudah dilakukan tim. Baik dengan melakukan pendekatan persuasif pada tokoh masyarakat, atau ke para bacalon dan masing-masing pendukungnya.
’’Memang dinamika-dinamika di lapangan itu ada. Misalkan calonnya banyak, ada yang datang dari luar desa, tapi sejauh ini dalam pemetaan kami masih dalam sesuatu yang wajar, tidak ada gejolak di masyarakat. Soal nanti ada kades yang manuver, sepanjang itu tidak melanggar aturan, ya tidak apa-apa. Tapi itu tetap jadi atensi,’’ paparnya.
Eddy menjelaskan, semakin banyak calon di desa tersebut, potensi gesekan memang bisa saja lebih besar. Apalagi banyak orang baru yang datang dari luar desa. Secara otomatis akan berpotensi mengganghu kondusivitas calon dan pendukung dari dalam desa.
Sesuai data Jawa Pos Radar Mojokerto, anggaran Rp 2,875 miliar belum termasuk dana Rp 2,599 miliar yang digelontor kepada 41 desa yang ikut helatan pilkades. Dengan begitu, total anggaran pilkades ini mencapai Rp 5,474 miliar. (ron)
