KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Sebanyak 13 pejabat di lingkungan Pemkot Mojokerto masuk ke dalam gerbong mutasi, Jumat (3/4). Uniknya, prosesi pelantikan yang digelar di Rumah Rakyat atau Rumah Dinas Wali Kota di Jalan Hayam Wuruk, kemarin, dilakukan dengan menerapkan physical distancing dan protokol kesehatan.
Suasana itu terlihat ketika para tamu undangan beserta 13 pejabat yang akan diambil sumpahnya untuk menempati posisi jabatan baru. Mereka harus lebih dulu masuk ke dalam bilik disinfeksi dan melakukan cuci tangan pakai sabun. Tak hanya itu, seluruh peserta yang mengikuti pelantikan secara terbuka tersebut juga memakai masker serta mengatur tempat dengan jarak 1 meter.
Wali Kota Ika Puspitasari, mengatakan, di tengah peningkatan kewaspadaan dan penanganan pencegahan Covid-19, pihaknya mengaku tetap harus melakukan mutasi pejabat. Ning Ita, sapaan akrab wali kota, beralasan, perombakan tersebut bertujuan agar roda pemerintahan tetap berjalan dan sesuai amanah undang-undang.
’’Untuk itu, kita harus menyesuaikan pelaksaaan pelantikan pada hari ini (kemarin) dengan menerapkan physical distancing dan protokol kesehatan,’’ terangnya usai mengambil sumpah dan melantik 13 pejabat, kemarin.
Dengan menerapkan perilaku hidup bersih serta jaga jarak tersebut, diharapkan mampu mencegah penyebaran Covid-19 atau virus korona. Di sisi lain, pelaksanaannya juga dilakukan secara terbuka di halaman Rumah Rakyat. Sehingga seluruh peserta bisa sekaligus caring (berjemur) atau langsung merasakan paparan sinar matahari selama prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan pada pukul 10.00-11.00.
Sinar matahari secara langsung juga dinilai bisa meningkatkan imunitas tubuh sehingga tidak mudah terserang virus, termasuk Covid-19. ’’Hari ini (kemarin) cukup panas juga, semoga virus-virus bisa mati dengan sinar matahari,’’ celetuk Ning Ita.
Dari 13 pejabat yang masuk dalam gerbong mutasi kemarin turut mengangkut dua pejabat tinggi pratama atau setingkat eselon II. Masing-masing adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Anang Fahruroji yang digeser untuk mengisi kekosongan kursi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
Sementara itu, kursi Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskumnaker) untuk sementara terpaksa dikosongkan setelah Hariyanto digeser menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. ’’Pejabat pimpinan tinggi pratama ini merupakan hasil uji kompetensi atau asesmen job fit, yang dilaksanakan pada awal bulan Maret yang lalu,’’ ulasnya.
Sedangkan 11 pejabat lainnya yang juga dirombak berasal dari pejabat administrator atau eselon III serta pengawas atau eselon IV. Ning Ita mengatakan, mutasi ini merupakan upaya penyegaran yang dilakukan secara dinamis dalam rangka percapatan penmbangunan di lingkup Pemkot Mojokerto.
Dengan demikian, hingga saat ini masih tersisa 8 kursi eselon II yang masih kosong. Selain dua kursi jabatan yang kosong akibat mutasi kemarin, juga ada 6 kursi lain yang sebelumnya masih diduduki oleh pelaksana tugas (Plt).
Antara lain kursi Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta kursi Kepala Badan Penelitan dan Pembangunan (Balitbang) yang ditinggal purna oleh Akhnan 1 April lalu.
’’Ada satu kursi staf ahli yang juga masih kosong,’’ imbuh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mojokerto Endri Agus Subianto. Menurutnya, sejumlah kekosongan kursi tersebut memang untuk sementara diisi Plt lantaran rencana pemkot untuk melakukan merger. Sementara lowongnya kursi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak masuk dalam merger, akan dilakukan pengisian dengan mekanisme seleksi terbuka maupun rotasi-mutasi.
’’Nanti Bu Wali (Ning Ita) yang menentukan pengisiannya seperti apa,’’ pungkasnya.
