25.8 C
Mojokerto
Thursday, February 2, 2023

Apindo: Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto Telah Kehilangan Marwah!

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Apindo Kabupaten Mojokerto merasa Dewan Pengupahan (DP) di Kabupaten Mojokerto kehilangan marwahnya. Itu setelah usulan skema UMK yang menjadi acuan upah pekerja yang dikirim pemda ke Pemprov Jatim, tak sesuai hasil kesepakatan.

Ketua DPK Apindo Kabupaten Mojokerto Bambang Widjanarko mengaku kecewa atas satu usulan besaran UMK 2023 yang dikirim pemda ke Pemprov Jatim. Padahal, sesuai kesepakatan rapat dalam forum DP Kabupaten Mojokerto, pada 25 November lalu, ada tiga usulan dengan nilai yang berbeda. ’’Tapi fakta yang kami terima, ternyata usulan itu tidak sesuai dengan berita acara di dewan pengupahan,’’ ungkapnya.

Sesuai data yang diterima DPK Apindo, pemda hanya mengusulkan satu usulan. Yakni kenaikan 7,29 persen atau Rp 317.655,60 sesuai usulan unsur pemerintah. Sementara, usulan lainnya, hanya sebatas menjadi masukan saja.

Padahal, lanjut Bambang, di daerah tetangga, muncul tiga skema usulan. Tak urung, belakangan Apindo pun merasa dikibuli pemda, lantaran mengabaikan kesepakatan forum DP. ’’Jika usulan itu tidak sesuai dengan hasil rapat, dewan pengupahan Kabupaten Mojokerto telah kehilangan marwahnya sebagai lembaga yang bersifat kolegial dan abai terhadap tata tertib yang telah disepakati bersama,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Perekaman Paspor Haji Dipercepat, Hindari Penerbitan Visa Ketlisut

Sehingga, hemat Bambang, keberadaan DP tidak ada gunanya lagi untuk tetap dipertahankan. Alhasil, Apindo pun meminta agar Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengusulkan kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sesuai hasil rapat DP yang telah dituangkan dalam berita acara pembahasan dan penetapan UMK Mojokerto 2023.

’’Mestinya tetap tiga usulan. Dalam hal ini yang menetapkan tetap gubernur, jadi kami berharap, tidak terjadi lagi Dewan Pengupahan ini tidak dianggap keberadaannya. Karena Dewan Pengupahan tidak hanya Apindo saja. Tapi ada unsur pemerintah, serikat pekerja. Dan kami unsur pengusaha, mestinya sama-sama menghormati,’’ tandasnya.

Tiga usulan itu, lanjut Bambang, meliputi kenaikan 7,29 persen dari unsur pemerintah dengan berpedoman pada Permenaker Nomor 18 tahun 2022, kenaikan 13 persen dari unsur serikat pekerja dengan PP nomor 78 plus, dan tidak ada kenaikan dari unsur Apindo berdasarkan rumusan pada PP nomor 36 tahun 2021. ’’Secara hierarki, kedudukan PP ini lebih tinggi dibanding Permenaker,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, Simba Sukseskan Pembangunan Kota

Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Mojokerto Bambang Purwanto mengaku, jika usulan yang dikirim pemda ada tiga skema sesuai yang disepakati dalam pembahasan di forum dewan pengupahan Jumat (25/11) lalu. Sehingga, lanjut Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto ini, penetapan sepenuhnya diserahkan ke Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebagai pejabat berwenang. ’’Jadi, tiga skema itu, sudah kita rumuskan di forum dewan pengupahan, tidak kami ubah lagi. Jika ada koreksi kita serahkan ke tingkat provinsi. Yang jelas, apa yang menjadi usulan pemerintah sudah sesuai Permenaker 18/2022,’’ tegasnya.

Sebaliknya, untuk dua opsi lainnya, juga dilengkapi data pendukung masing-masing. Untuk itu, lebih efektif skema tersebut disampaikan ke pemprov. ’’Tentu karena pemerintah ini kan harus memperhatikan bagaimana kondisi kesejahteraan buruh, tetapi juga mempertimbangkan kelangsungan berusaha. Harus seimbang, makanya pemerintah dalam merumuskan dan menetapkan harus benar-benar bijaksana,’’ jelasnya. (ori/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/