KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Gagalnya proyek jalan lingkar barat (jalinbar), tak membuat pemerintah setempat panik. Menyusul, Wali Kota Ika Puspitasari mempunyai langkah alternatif. Pemkot sudah menyiapkan proyek pengganti.
Selain tetap pembangunan akses jalan, juga berada di kawasan barat kota. Ning Ita, sapaan akrab Ika Puspitasari, menyatakan, seluruh proyek, khususnya pembangunan fisik yang membutuhkan alokasi anggaran besar harus melalui proses perencanaan yang matang.
Terutama didasari atas beberapa tahapan kajian. Baik dari sisi fungsi, dari sisi sosial masyarakat, maupun sisi anomi. ’’Semuanya ada mekanisme. Dalam proyek apa pun. Tidak spesifik jalinbar,’’ terangnya (2/9).
Karena itu, tersendatnnya jalinbar ditengarai karena belum sempurnanya tahapan perencanaan. Sehingga, di tengah jalan muncul gejolak adanya nota keberatan dari pemilik lahan yang terimbas proyek prestisus yang dicanangkan sejak kepemimpinan Wali Kota Mas’ud Yunus itu.
Akibatnya, tahapan penentuan lokasi (penlok) pun terpaksa harus kembali kandas tahun ini dan dilakukan evaluasi. Dengan begitu, anggaran yang telah disiapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 tidak bisa terserap.
Disinggung terkait kelanjutan nasib program jalinbar, Ning Ita menyatakan, belum bisa memastikan. Sebab, orang nomor satu di lingkup pemkot ini mengaku belum mengetahui hasil kajian sebelumnya. ’’Saya belum tahu kajiannya dulu seperti apa, kok ini hasil uji publiknya banyak penolakan,’’ bebernya.
Perlu diketahui, pembebasan lahan yang sedianya dilakukan tahun ini terganjal akibat adanya keberatan dari sebagian warga pemilik lahan. Hasil itu diketahui setelah dilakukan tahapan konsultasi publik oleh tim penlok Pemprov Jatim.
Lebih dari 30 persen pemilik lahan menyatakan tidak setuju jika sebagian tanah mereka dicaplok oleh program jalinbar. ‘’’Apakah uji publiknya sudah dilakukan, dilakukan tidak maksimal, atau apa saya kurang tahu,’’ paparnya.
Untuk itu, dia menggarisbawahi tujuan pemerintah melakukan pembangunan adalah untuk kemanfaatan masyarakat. Dia juga memberikan sinyal tidak akan melakukan sentuhan fisik jika tidak mendapatkan dukungan dari warga. ’’Lha kalau masyarakat menolak berarti kan gak gelem (tidak mau) dibangun. Terus untuk siapa kita membangun?’’ celetuknya.
Di bawah pemerintahaannya saat ini, Ning Ita juga menyiapkan opsi sebagai langkah pengembangan di wilayah barat kota. Dia mengaku telah mengupayakan alternatif pembuatan akses jalan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).
Lokasi yang dipilih adalah memanfaatkan tanggul di sepanjang sungai dari Lingkungan Balongcangkring, Kelurahan Menttikan, Kecamatan Prajurit Kulon.
Menurutnya, pembuatan jalan tersebut dinilai tidak membutuhkan anggaran besar. Lebarnya pun bisa mencapai 9 meter. Hanya saja, material yang boleh digunakan sebagai jalan hanya sistem pavingisasi. ’’Itu kan alternatif murah, karena tidak usah pembebasan,’’ tandasnya.
Dia mengaku telah melakukan komunikasi dan mengantongi rekomendasi teknis (rekomtek) dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Saat ini, pemkot tinggal menunggu izin tertulisnya dari Kemen PUPR. Selain itu, tahun depan juga bakal dibangun pasar baru di Jalan Ketidur, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, untuk menciptakan pusat keramaian di wilayah barat. (ram)
