Sekolah daring terus menyisakan masalah. Tak sekadar biaya pembelian kuota internet yang seringkali didengungkan orang tua siswa. Namun, proses pembelajaran secara online yang terus-terusan, tak mampu mengembangkan pengetahuan siswa secara signifikan.
HAL inilah yang dijawab sejumlah guru di Mojokerto. Mereka tetap menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan jumlah siswa yang terbatas dan ruang yang berbeda.
’’Paling-paling sekitar 10 siswa. Dan, lokasinya pindah-pindah,’’ ujar Dh, 33. Guru SD ini mengakui, kegiatan yang dilakukan itu ilegal. Karena pemerintah terus mendengungkan agar KBM tetap dilakukan secara online.
Sehingga tak ada lagi tatap muka dengan siswa. Kebijakan itu, dinilai perempuan ini, tak pernah mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di tingkat bawah. Sebab, masih banyak ditemukan siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.
’’Banyak yang tidak punya handphone (HP). Solusinya gimana?,’’ tambahnya. Jika siswa dengan garis ekonomi rendah ini diabaikan, seharusnya pemerintah memberikan solusi. Semisal, menyediakan tempat khusus bagi siswa dari keluarga tidak mampu.
Nyatanya, selama sekolah online berjalan, pemerintah mengabaikannya. Seakan-akan, seluruh siswa memiliki smartphone dan mendukung fitur-fitur canggih di sekolah online. ’’Siswa saya banyak sekali yang seperti itu. Nah, mereka harus tetap diperhatikan,’’ jelas dia.
Tak hanya itu. Dh menambahkan, bagi orang tua yang mampu dan memiliki fasilitas, juga tak diam. Desakan untuk segera melakukan sekolah offline pun semakin kuat. Orang tua seakan sudah lelah mendampingi anaknya sekolah di rumah.
Untuk menjawab keresahan di tingkat bawah, ia dan guru-guru lain, sepakat untuk melakukan sekolah offline berlabel home visite. ’’Jadi, siswa dikumpulkan di salah satu rumah siswa. Kemudian, esoknya di rumah yang lain. Terus begitu,’’ bebernya.
Pelajaran yang diberikan memang tak penuh. Perempuan berjilbab ini mengaku setiap hari hanya melakukan pertemuan paling lama dua jam. Kegiatan seperti ini ia lakukan terus menerus dan bergilir ke rumah siswa yang lain.
Di kawasan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, sekolah offline juga dilakukan. Namun, di sekolah ini, proses KBM dilakukan di sekolah. Namun, siswa diwajibkan menggunakan pakaian bebas. Langkah ini untuk menyiasati larangan pemerintah masuk sekolah.
Meski digelar di sekolah, proses KBM juga dilakukan tak penuh. Siswa hanya sekolah dua hari saja selama sepekan. Pun dengan pelajaran yang hanya diberikan separuhnya saja.
