Pemkab Tegaskan Bukan Tolok Ukur Kinerja Jelek
KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemkab kembali angkat bicara soal tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2021 yang mencapai Rp 533 miliar. Ditegaskan, jika ngendonnya anggaran hingga 18 persen dari APBD 2021 senilai Rp 2,6 triliun itu bukan berarti kinerja kabupaten jelek.
Hal itu diungkapkan Bupati Ikfina Fahmawati melalui Kepala Diskominfo Kabupaten Mojokerto Ardi Sepdianto, kemarin. Ditegaskannya, semua pihak harus melihat secara gamblang dari mana anggaran yang kembali masuk ke kas daerah tersebut. Apalagi tingginya Silpa sejauh ini tak berdampak pada proyeksi pembangunan di daerah dengan 18 kecamatan ini. ’’Beda lagi jika Silpa terjadi karena tidak terserap. Seperti gagal lelang berarti memang kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan jelek,’’ ungkapnya.
Sejauh ini, proges tiap pengerjaan juga optimal dan tuntas 100 persen. Menurutnya, tingginya angka Silpa di 2021, secara garis besar ada dua hal. Pertama adanya pelampauan pendapatan. sebesar Rp 193 miliar. Antara lain, realisasi PAD Rp 625,4 miliar dari target Rp 540,1 miliar, realisasi pendapatan transfer Rp 1,892 triliun dari target Rp 1,791 triliun, dan realisasi pendapatan lain-lain yang sah Rp 89,190 miliar dari target Rp 82,844 miliar.
Kedua, lanjut Ardi, karena adanya efisiensi belanja. Yakni, efisiensi dari belanja operasional Rp 240,4 miliar, belanja modal Rp 63,6 miliar, belanja BTT Rp 9,2 miliar. Kemudian belanja transfer lainnya Rp 3,7 miliar. ’’Inilah secara garis besar yang berkontribusi terhadap terjadinya Silpa 2021 di Kabupaten Mojokerto,’’ tegasnya.
Disebutkan, berbicara tentang Silpa harusnya juga dikaitkan realisasi belanja terhadap output kinerja itu. Artinya, tingginya Silpa bukan menjadi tolok ukur dan bukti realisasi anggaran tidak efektif dalam menyejahterakan masyarakat. Melainkan, harus dilihat menyeluruh dan lebih dalam. Apalagi, jika efisiensi yang menjadi pemicu tingginya Silpa.
’’Artinya, kalau bicara efektivitas membandingkan realisasi belanja itu dengan realisasi kinerja. Sehingga secara garis besar penyerapan anggaran di Kabupaten Mojokerto sepanjang 2021 malah tergolong cukup efektif dengan dibuktikan realisasi kinerja yang optimal,’’ ujarnya.
Sebelumnya, kalangan dewan menyoroti tingginya Silpa Kabupaten Mojokerto 2021 yang mencapai Rp 533 miliar. Besarnya anggaran yang ngendon hingga 18 persen dari APBD 2021 senilai Rp 2,6 triliun itu disebut-sebut menjadi bukti realisasi anggaran tidak efektif menyejahterakan masyarakat. (ori/abi)
