Untuk Tebus Pupuk Bersubsidi
KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Target Pemkab Mojokerto untuk menerapkan penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani di awal tahun ini terpaksa tertunda. Karena dalam praktiknya masih belum sepenuhnya siap secara teknis.
Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Mojokerto Nurul Istiqomah mengatakan, pendistribusian pupuk bersubsidi telah digulirkan sejak Januari. Namun, penyalurannya tidak dilakukan merata semua kecamatan lantaran menyesuiakan masa tanam masing-masing petani. ”Karena dari 18 kecamatan tidak semuanya masa tanam Januari. Seperti Trawas dan Pacet biasanya di pertengahan,” terangnya.
Alih-alih akan memberlakukan kartu tani dalam proses penebusan pupuk subsidi mulai awal 2023, karena hingga saat ini petani masih melakukan transaksi secara manual. Padahal, kebijakan tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. ”Sebenarnya targetnya per Januari itu harus pakai kartu tani untuk penebusan pupuk subsidi. Tapi kayaknya tidak bisa,” tandas dia.
Nurul menyebutkan, belum terlaksananya penebusan dengan kartu tani lantaran terkendala masalah teknis. Sedianya, kata dia, Disperta Kabupaten Mojokerto telah mengirikan data by name by address ke himpunan bank negara (himbara) yang ditunjuk sebagai penyalur.
Namun, keberadaan electronic data capture (EDC) atau alat penerima pembayaran belum sepenuhnya siap di semua kios. Karena dari 18 wilayah kecamatan se-Kabupaten Mojokerto, terdapat 176 kios untuk penebusan pupuk bersubsidi. ”Kami sedang me-mapping-kan alat EDC yang rusak itu berapa dan yang masih bisa dipakai berapa. Ini sedang berprogres,” sebut dia.
Di sisi lain, pemetaan juga dilakukan terhadap kartu tani yang telah disalurkan kepada para petani. Sebab, benda yang memuat jenis dan alokasi pupuk bersubsidi tersebut ada yang sudah tak lagi dipegang petani. ”Ada yang kartu taninya hilang, ini juga lagi kita mapping,” paparnya.
Selain mengatur tentang tata cara penebusan, Permentan 10/2022 juga memangkas alokasi pupuk yang diterima tahun 2023 ini. Tercatat, wilayah Kabupaten Mojokerto tahun ini hanya sebanyak 34.879 ton. Masing-masing terdiri dari urea 20.997 ton dan NPK 13.863 ton, termasuk NPK formula khusus 19 ton.
Alokasi tersebut terpaut sekitar 13 ribu ton lebih dibanding tahun 2022 yang memperoleh 48.525 ton. Itu pun belum termasuk tambahan kuota pupuk subsidi jenis urea dan NPK sebesar 18.474 ton triwulan akhir 2022 lalu.
Pasalnya, pupuk yang sebelumnya bisa untuk 70 komoditas tanaman, kini dikepras hanya menjadi 9 komoditas. ”Tiap petani menerima alokasi berbeda, nanti muncul di kartu tani masing-masing. Cuma belum tahu kapan diberlakukan, karena ini sedang berproges,” pungkas Nurul. (ram/ron)
