Gandeng APH agar Proyek Sesuai Aturan
KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemkot Mojokerto menggenjot percepatan pembangunan infrastruktur pada APBD 2023. Untuk melancarkan program itu, pemda menggandeng aparat penegak hukum (APH).
Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) Kota Mojokerto, Endah Supriyani mengatakan, setiap kegiatan pengerjaan proyek di bidang bina marga tahun ini dipastikan ada pendampingan dari APH. Termasuk Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. ’’Tiap tahun pendampingan proyek oleh APH ini selalu kami terapkan. Khususnya di bidang datun (Perdata dan Tata Usaha Negara),’’ ungkapnya.
Pendampingan dilakukan tak lain sebagai bentuk pencegahan kesalahan dalam penyerapan anggaran bersumber dari negara tersebut. Sekaligus bentuk komitmen dan semangat bebas tindakan korupsi di lingkungan pemerintahan.
Menurutnya, sebagai pengacara negara, Datun Kejari lebih paham dengan leading formal. Sehingga pengguna anggaran mendapat arahan agar tidak terjerumus dalam persoalan yang tak diinginkan. ’’Dari pendampingan ini, setidaknya kami dapat edukasi hukum. Apa saja yang harus diterapkan dalam kontrak, pengendaliannya, dan yang pasti untuk mengawal pembangunan bisa tercapai sesuai target, tepat waktu, tepat biaya, sesuai peraturan perundangan yang berlaku,’’ jelasnya.
Endah menegaskan, ada beberapa paket proyek fisik yang jadi prioritas tahun ini. Salah satunya dua ruas jalan di Kecamatan Prajurit Kulon dengan kucuran DAK capai Rp 11 miliar. Masing-masing di Jalan Raya Pulorejo sebesar Rp 7 miliar dan Jalan Blooto utara senilai Rp 4 miliar.
Peningkatan sekaligus pelebaran dua ruas jalan tersebut, kata Endah, nantinya akan menjadi akses menuju Wisata Bahari yang tahun ini juga jadi prioritas pembangunan daerah. Di lain sisi juga masuk proyek strategis nasional. Sesuai Perpres 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Gerbangkertasusila.
Tak terkecuali juga Jalan Balongcangkring menembus Jembatan Rejoto, tahun ini akan kembali dilanjutkan melalui dana APBD 2023 dengan pagu Rp 7 miliar. ’’Sejumlah paket proyek prioritas ini, semuanya kami ajukan ke kejaksaan untuk dilakukan pendampingan. Pokoknya semuanya, ada sekitar 10 kilometer kita lakukan perbaikan di tahun ini. Sifatnya ada yang pembangunan, peningkatan, pelebaran, dan pemeliharaan berkala,’’ bebernya.
Sebenarnya, di wilayah Kota Mojokerto ini pemantapan jalan sudah bagus, ada di atas 96 persen. ’’Jalan mantab itu kondisi baik, dan sedang, tetapi kita kan perlu peningkatan kapasitas, jadi kita lebarkan. Jadi bukan berarti yang kita lebarkan itu kondisinya jelek, tidak, tapi sesuai kebutuhan,’’ jelasnya. (ori/ron)
