KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – DPRD Kabupaten Mojokerto bakal menagih janji pemerintah setempat seputar komitmen menekan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD). Tak hanya dari sektor pariwisata, tetapi seluruh sumber pendapatan. Termasuk keharusan penerapan tekonologi.
Demikian itu ditegaskan Ketua DPRD Kabupaten Ayni Zuroh, setelah menerima nota penjelasan dan dokumen R-APBD Tahun Anggaran 2020, kemarin. ’’Rancangan APBD 2020 sudah kami terima tadi melalui rapat paripurna,’’ ungkapnya.
Dokumen itu bakal dicermati. Tak sendiri, pihaknya menggandeng tim ahli. ’’Insya Allah mulai besok. Pekan depan akan kami sampaikan pandangan umum dari fraksi,’’ kata Ayni.
Termasuk mencermati proyeksi PAD. Yang mana, diproyeksinya menurun. ’’Kemudian, terkait janji untuk mengatasi potensi kebocoran PAD,’’ ujarnya.
Perempuan berjilbab ini, juga menerangkan, penggunaan teknologi terhadap mekanisme program peningkatan PAD sudah seyogianya diterapkan. Cara ini dipandang lebih cocok untuk menekan potensi kebocoran pendapatan daerah.
Terlebih, sekarang ini, seiring perkembangan zaman, penggunaan teknologi seakan menjadi kebutuhan bagi pemerintah daerah. ’’Tidak hanya terkait PAD di pariwisata saja. Tapi, kepada OPD-OPD lain yang menghasilkan PAD,’’ tandas Ayni.
Sementara itu, proyeksi pendapatan daerah dan belanja daerah lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Seperti, pendapatan daerah Rp 2,2 triliun, belanja daerah Rp 2,3 triliun. Dari pendapatan daerah, proyeksi PAD sebesar Rp 542 miliar lebih. Proyeksi ini lebih tinggi sebesar Rp 41 miliar dibanding tahun lalu.
Penerimaan daerah ditargetkan mengembangkan sumber pendapatan daerah. Sehingga, kapasitas fiskal daerah menjadi kuat. Selain itu, belanja daerah baik belanja langsung maupun tak langsung ditarget meningkat secara kualitas. Agar, program-program yang diwujudkan efektif bagi kesejahteraan masyarakat.
