Situasi pandemi Covid-19 sangat merubah tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Termasuk ibadah umat muslim yang sudah terasa berbeda selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Kini, pelaksanaan haji sebagai rukun Islam kelima juga bakal terimbas atas penutupan jamaah luar negeri oleh pemerintah Arab Saudi. Kondisi ini membuat sebagian pihak pesimistis jika pelaksanaan haji tahun ini bisa diselenggarakan.
SIKAP pasrah terhadap keputusan pemerintah akan pelaksanaan haji musim 2020 didengungkan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) di Kabupaten Mojokerto. Bahkan, kabar soal opsi keberangkatan haji di masa Covid-19 juga sudah mereka kantongi dan disampaikan kepada calon jamaah haji (CJH).
Tentu, keputusan berangkat atau tidaknya menjalani rukun Islam tersebut dikembalikan lagi kepada jamaah sendiri sesuai aturan yang disepakati. ’’Kalau soal pilihan berangkat, sudah kami komunikasikan ke jamaah. Ya, memang sempat dilema antara panggilan atau kekhawatiran. Namun, semua jamaah kini sudah paham dan mengerti akan kondisinya,’’ terang CEO KBIH An Namiroh Travelindo Mojosari Jauharoh Said, kemarin.
Tidak sekadar menyadari, beberapa jamaah diakui Jauharoh juga sudah membuat keputusan, termasuk menunda keberangkatan haji di tahun ini. Keputusan tersebut tak lepas dari kekhawatiran mereka terhadap situasi pandemi coronavirus disease (Covid-19) yang tak kunjung berakhir. Di mana, mereka lebih memilih aman dengan tidak memaksakan diri beribadah haji di tengah bahaya infeksi virus korona.
’’Ada beberapa jamaah yang sudah memilih menunda di tahun depan. Mungkin mereka ingin beribadah dengan rasa aman dan nyaman,’’ imbuhnya. Untuk persiapan administrasi dokumen, Jauharoh mengaku ada 165 jamaah haji reguler dan 60 jamaah haji plus bimbingannya sebagian besar sudah terselesaikan.
Bahkan, bimbingan manasik juga sudah berjalan sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Hal ini yang dinilai Jauharoh sebagai keuntungan sendiri mengingat persiapan jamaah nantinya tidak akan mengalami crowded seperti prediksi. ’’Kita sudah dua kali bimbingan praktik manasik haji pas beberapa Minggu sebelum pandemi. Untuk tuntunan lainnya, bisa kita sosialisasikan ke jamaah secara online,’’ tandasnya.
Sementara Pemkab Mojokerto juga belum bisa bertindak banyak dalam memfasilitasi persiapan keberangkatan CJH. Arahan dan petunjuk dari Kemenag belum juga dikantongi meski masa persiapan sudah sangat mepet. Meski hanya sebatas fasilitas transportasi keberangkatan dan kepulangan, namun sampai saat ini persiapannya belum bisa dimatangkan.
Beruntung, anggaran fasilitasi keberangkatan dan pemulangan haji tidak masuk dalam refocusing alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. ’’Praktis pemkab kini hanya bisa menunggu perintah dan keputusan dari Kemenag,’’ jelas Plt Kabag Kesra Setdakab Mojokerto Rakhmat Suhariyono.
