25.8 C
Mojokerto
Thursday, February 2, 2023

Soal Proyek Amburadul, Dinkes Kabupaten Mojokerto Akui Salah Administrasi

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Dinas Kesehatan (Dinkes) mengakui rehabilitasi puluhan fasilitas kesehatan (faskes) di kabupaten berantakan. Amburadulnya progres pengerjaan itu ditengarai dari kesalahan administrasi dokumen yang berimbas pada pelaksanaan di lapangan.

Kepala Dinkes Kabupaten dr Ulum Rokhmat Rokhmawan mengatakan, dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2022, dinkes menerima alokasi sekitar Rp 6 miliar. Anggaran tersebut diplot untuk melakukan perbaikan pada 33 fasyankes. Baik puskesmas induk maupun puskesmas pembantu (pustu). ”Setelah PAK, ada alokasi sekitar Rp 6 miliar untuk perbaikan 33 fasyankes. Rincinya, dua puskesmas dan 31 pustu,” ujarnya.

Plt Direktur RSUD RA Basoeni ini melanjutkan, anggaran yang menyasar fasyankes ini digunakan untuk memperbaiki bangunan yang rusak. Rata-rata kerusakan yang dialami yakni pada bagian atap dan dinding. Selain itu, beberapa fasyankes juga bakal mendapat rehab pada bagian pagar. ”Kerusakan yang dialami masih dalam kategori ringan. Kalau untuk yang puskesmas, yakni Puskesmas Trowulan dan Trawas dapat alokasi rehab untuk perbaikan pagar,” tuturnya.

Baca Juga :  Anggaran Pelayanan Adminduk Kabupaten Mojokerto Dikepras

Sejatinya, lanjut Ulum, pengerjaan semua proyek sudah dimulai sejak awal November lalu. Namun, terdapat kesalahan teknis yang dilakukan oleh tim dinkes saat mengunggah administrasi dokumen pengerjaan. Sehingga, surat perintah kerja (SPK) dengan realisasi pengerjaan tak sama. ”Pengerjaan administrasinya memang salah jadi banyak perubahan. (SPK) Sudah ada sejak awal November. Maunya dikerjakan sesuai tanggal, tapi kan upload-nya susah nggak bisa tepat. Makanya, jadi amburadul semua,” papar dia.

Meski begitu, dia menuturkan seluruh dokumen tersebut kini sudah dalam proses perbaikan. Begitu pula dengan proses pengerjaan semua proyek. ”Sudah, ini semua sudah kita perbaiki dokumennya. Proses perbaikan juga berjalan, karena harus rampung akhir tahun nanti,” ungkapnya.

Baca Juga :  Cakupan Peserta JKN BPJS Kesehatan di Jatim capai 82.26 persen

Sebelumnya, amburadulnya realisasi pembangunan puskesmas dan puskesmas pembantu di Kabupaten Mojokerto, mendapat sorotan dari DPRD. Selain, progresnya rendah, beberapa di antaranya sudah dikerjakan tanpa dilengkapi surat perintah kerja (SPK).

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto, Hartono mengaku prihatin atas lambannya pengerjaan perbaikan puskesmas pembantu. Khususnya sejumlah paket proyek yang berstatus penunjukan langsung. ’’Penunjukannya telat, jadi berpengaruh pada pengerjaanya molor dan tidak cepat,’’ ungkapnya.

Hasil hearing, dari sejumlah proyek yang tengah berjalan, ternyata beberapa di antaranya, dinas kesehatan baru mengeluarkan SK penunjukan pada 17 November. Kondisi itu menunjukkan amburadulnya timeline pengerjaan fisik pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Mojokerto. Padahal, efektifnya, lanjut Hartono, waktu pelaksanaan pembangunan itu paling tidak satu bulanan. (oce/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/