
Mencegah Kasus PMK di Kabupaten Semakin Meluas
KABUPATEN – Pemkab Mojokerto mewacanakan bakal melakukan penutupan pasar hewan untuk sementara waktu. Hal ini sekaligus untuk memutus mata rantai merebaknya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang terus meningkat di 18 kecamatan.
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Mojokerto Teguh Gunarko mengungkapkan, saat ini pemda memang memberi atensi khusus atas merebaknya PMK di bumi Majapahit. Sejumlah langkah telah dilakukan sebagai upaya percepatan penanganan kasus.
Terbaru, pemda merencanakan melakukan penutupan sementara pasar hewan. ’’Kita akan evaluasi dan kaji perkembangannya terkait rencana penutupan pasar hewan,’’ ungkap Teguh, kemarin (6/1). Menurutnya, hasil evaluasi perkembangan kasus PMK yang sudah merebak di 18 kecamatan, nantinya akan menjadi acuan untuk rencana realisasi penutupan pasar hewan.
Baik Pasar Hewan Desa Ngrame, Kecamatan Pungging, yang dikelola pemda maupun di Pasar Hewan Desa Pandanarum, Kecamatan Pacet yang dikelola pemerintah desa (pemdes) setempat. ’’Prinsipnya langkah antisipatif penyebaran sebagai penanganan terus kita lakukan,’’ tegasnya.
Di antaranya, lanjut Teguh, dengan melakukan pelayanan kesehatan serta pemberian obat, melakukan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat, dan menerapkan biosecurity kandang dan lingkungan dengan tindakan disinfeksi. ’’Pemda juga membuat surat kewaspadaan dini terkait potensi penyebaran penyakit, khususnya PMK,’’ tandas Teguh.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Mojokerto Nuryadi menambahkan, tim paramedik telah melakukan evaluasi sekaligus edukasi ke para peternak sapi untuk menekan kasus PMK. Namun, pihaknya mengaku belum dapat memastikan terkait rencana penutupan sementara pasar hewan. ’’Kita menunggu petunjuk pimpinan, termasuk koordinasi terlebih dahulu dengan pengelola pasar hewan yang menjadi kewenangan pemerintah desa,’’ paparnya.
Dia menegaskan, saat ini, kasus PMK di Kabupaten Mojokerto relatif kondusif dengan upaya pencegahan. Mulai dari layanan kesehatan pada hewan sapi yang terjangkit, vaksinasi PMK, hingga disinfeksi di pasar hewan maupun kandang ternak. ’’Insya Allah kondusif. Ini terus monev (monitoring dan evaluasi), serta memberikan edukasi untuk menekan kasus penyebaran PMK agar tidak semakin meluas,’’ tandasnya.
Merebaknya PMK belakangan membuat Menteri Pertanian mengelurakan Surat Edaran (SE) Nomor B-03/PK.320/M/01/2025 tertanggal 3 Januari 2025 untuk menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Dalam surat tersebut, Kementan menyarankan beberapa langkah antisipasi kepada pemerintah daerah.
Di antaranya, memperketat pengawasan terhadap lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit. Termasuk, menutup pasar hewan selama 14 hari jika ditemukan kasus PMK di lokasi tersebut. Langkah ini juga disertai dengan pembersihan dan disinfektan di sekitar pasar. (ori/ris)



