
Pemkot Antisipasi Penyebaran Kasus PMK
KOTA - Pemkot Mojokerto memperketat pengawasan di rumah potong hewan (RPH) dan pasar hewan. Tiap hewan ternak yang masuk dari luar daerah diwajibkan mengantongi sertifikat kesehatan dan dilakukan pemeriksan guna mengantisipasi penyebaran kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Kemarin, Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo melakukan inspeksi di RPH Sekarputih. Pemantauan dilakukan bersama tim dokter hewan dan dinas pertanian dan ketahanan pangan (DKPP) Kota Mojokerto itu dilakukan untuk mengecek alur masuknya hewan ternak ke RPH sekaligus standar pemotongan hewan. ’’Kita sudah cek tadi, bahwa proses penyembelihan berjalan sesuai SOP (standard operating procedure) dan tidak ada sapi yang terjangkit PMK,’’ tandasnya.
Gaguk menyebutkan, Kota Mojokerto tidak dalam daftar daerah yang dievaluasi Pemprov Jatim. Karena seluruh hewan berkaki empat yang diternak masyarakat maupun yang ada di RPH dan Pasar Hewan Sekarputih bebas kasus PMK.
Karena itu, langkah antisipasi terus dilakukan oleh DKPP Kota Mojokerto. Antara lain dengan memberikan vaksin pada hewan ternak dan memperketat pemeriksaan hewan. ’Supaya Kota Mojokerto bisa tetap zero PMK, sehingga upaya pencegahan terus kita tingkatkan untuk meminimalisir penularannya,’’ papar Gaguk.
Plt Kepala DKPP Kota Mojokerto Hekamarta Fanani menambahkan, jumlah hewan ternak di wilayah kota relatif tidak banyak. Per Januari ini, populasi sapi kurang lebih 80 ekor dan 3 ekor kerbau. ’’Hewan yang diternak warga ini biasanya diperjualkan pada saat Idul Kurban. Tapi tetap kami pantau kesehatannya,’’ sambungnya.
Dia mengatakan, pengawasan lebih diperkatat pada distribusi hewan. Karena sebagian besar hewan yang ada di RPH maupun Pasar Hewan Sekarputih didatangkan dari luar daerah. ’’Ini yang kami antisipasi. Makanya semua hewan yang di RPH dicek kesehatannya dan dicek higienitasnya,’’ imbuhnya.
Heka mengatakan, sejauh ini pihaknya belum melakukan pembatasan distrubusi dari luar daerah. Namun, setiap sapi maupun kerbau yang diperjualbelikan di pasar hewan diwajibkan mengantongi surat keterangan kesehatan hewan (SKKH). ’’Jadi harus ada surat sehat dari lokasi pengirim. Hari ini kami sudah cek, kondisinya normal semua,’’ papar dia. (ram/fen)



