Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ini Besaran Denda BPJS Kesehatan 2024

I
Penulis: Imron Arlado❯
Photo
Photo

JAWA POS RADAR MOJOKERTO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.


Advertisement

 

 

Dalam aturan ini, sistem kelas 1, 2, 3 akan dihapus dan digantikan dengan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Advertisement

Dalam hal pembayaran iuran BPJS Kesehatan, ada beberapa peraturan yang perlu diketahui oleh masyarakat. Iuran paling lambat dibayar pada tanggal 10 setiap bulannya.

BPJS Kesehatan/ Foto Jawa Pos
BPJS Kesehatan/ Foto Jawa Pos

Bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, iuran akan dibayarkan oleh pemerintah.

Namun, apa yang terjadi jika peserta terlambat membayar iuran? Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016.

Namun, denda akan dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap.

Advertisement

 

 

Besaran denda pelayanan sebesar 5 persen dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak.

Dengan demikian, penting bagi peserta BPJS Kesehatan untuk selalu membayar iuran tepat waktu untuk menghindari denda.

Advertisement

Artikel Terkait

Program REHAB 3.0 Bantu Dwi Aktifkan Kembali Status Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Program REHAB 3.0 Bantu Dwi Aktifkan Kembali Status Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Memiliki jaminan kesehatan menjadi hal penting untuk memastikan masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan ketika dibutuhkan. Namun, selain memiliki kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peserta juga perlu m

Bantuan Dana Penyehatan Jaminan Kesehatan Nasional Cair

Bantuan Dana Penyehatan Jaminan Kesehatan Nasional Cair

BPJS Kesehatan memastikan Dana Bantuan untuk Kecukupan Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang digelontorkan oleh pemerintah digunakan sesuai peruntukannya untuk membayar klaim fasilitas kesehatan yang bekerja sama dalam Prog

PBI JK Tidak Aktif? Begini Cara Cek Status Kepesertaan di Mobile JKN Lewat HP

PBI JK Tidak Aktif? Begini Cara Cek Status Kepesertaan di Mobile JKN Lewat HP

PBI JK adalah program bantuan pemerintah berupa pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat yang memenuhi kriteria.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer