alexametrics
32.8 C
Mojokerto
Friday, October 7, 2022

Bupati Ajak Seluruh Stakeholder Atasi Masalah AKI, AKB, dan Stunting

Penguatan Sistem Koordinasi PONEK dan PONED

BUPATI Mojokerto Ikfina Fahmawati mengajak seluruh stakeholder menuntaskan persoalan kesehatan yang tengah terjadi di masyarakat. Seperti, penurunan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan stunting. Saat ini, persoalan kesehatan itu menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

Hal itu ditegaskan Ikfina saat membuka kegiatan penguatan sistem koordinasi Obstetri Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), di ruang pertemuan Tarumanegara RSUD Prof. Dr. Soekandar, Sabtu (17/9).

Acara ini dikemas dalam acara seminar update maternal neonatal emergency and stunting management itu diikuti 111 peserta. Para peserta terdiri dari dokter umum, bidan, dan perawat dari rumah sakit pemerintah maupun swasta, klinik di sekitar RSUD Prof. Dr. Soekandar, serta UPT Puskesmas se-Kabupaten Mojokerto.

KOMITMEN: Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati.

Kegiatan yang diinisiasi RSUD Prof. Dr. Soekandar tersebut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto dr. Ulum Rokhmat, Ketua IDI Cabang Mojokerto dr Rasyid, Ketua IBI Kabupaten Mojokerto Rany Juliastuti, serta Ketua DPD PPNI Kabupaten Mojokerto. Bupati Mojokerto ikfina Fahmawati selain menjadi narasumber seminar juga menjadi guest star di Soekandar Podcast.

Direktur RSUD Prof. Dr. Soekandar,dr Djalu Naskutub MMR mengatakan, kegiatan ini bagian upaya meningkatkan mutu layanan kesehatan sekaligus untuk memotivasi dan memacu kinerja SDM di RSUD Prof. Dr. Soekandar. ’’Kegiatan ini kita gelar untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan dan memotivasi kinerja,’’ujarnya.

Baca Juga :  Rehab Tiga Puskesmas Molor Sepekan

Dalam sambutannya, bupati Ikfina mengatakan, kegiatan ini akan memberikan dampak yang bagus tidak hanya untuk para peserta seminar tetapi juga yang paling penting adalah terhadap bagaimana kita semuanya tidak hanya pemerintah tetapi semua stakeholder yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat dalam mengupayakan bersama terhadap tiga masalah besar tersebut.

BINTANG TAMU: Bupati ikfina selain menjadi narasumber seminar juga menjadi guest star di Soekandar Podcast .

Terkait tiga masalah besar yang harus dihadapi bersama, dijelaskannya, terdapat dua masalah besar. Yakni AKI dan AKB. Ini akan menjadi indikator tolok ukur dari kesehatan di wilayah masing-masing. Sedangkan masalah stunting yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai program nasional.

Selain itu, dalam membahas manajemen terhadap kegawatdaruratan neonatus, bupati mengatakan, dalam memperbaiki manajemen dan sistem pelayanan kesehatan, maka indikator AKI dan AKB sebagai syarat utama yang tidak boleh ditinggalkan. ’’Tentu patokannya tidak boleh lepas dari dua angka ini,’’ jelasnya.

Ia juga menjelaskan, pada saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melihat indikator dari AKI dan AKB dalam menilai kinerja dari pemerintah daerah. Ketika pemda tidak bisa mengendalikan AKI dan AKB serta tidak ada angka penurunan yang signifikan, maka KPK akan mengevaluasi kinerja dari pemerintah daerah. ’’Kalau sampai kemudian ternyata indikator-indikator ini tidak bisa menunjukkan kinerja dari pemerintah daerah maka KPK ini akan melihat apakah ada penyelewengan-penyelewengan terhadap penggunaan anggaran pemerintah,’’ bebernya.

Baca Juga :  Fasilitasi ODGJ dengan Posyandu Jiwa, Skrining hingga Kegiatan Produktif

Ia mengimbau, selain fokus dalam menekan angka AKB, bagaimana mengupayakan bayi yang baru lahir dalam kondisi sehat atau tidak stunting. ’’Makanya sistem koordinasi ini harus dibangun dengan baik, disepakati, dibuatkan komitmen dan kemudian dijalankan dengan disiplin dan tanggung jawab, dan saya yakin itu pasti sangat bisa,’’ ucapnya.

Orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto menjelaskan, 70 persen penyebab kematian ibu dapat cegah, maka menurut pemahamannya, penguatan sistem koordinasi ini yang akan sangat menentukan. ’’Bagaimana kita bersama-sama mencegah penyebab kematian pada ibu melahirkan,’’ bebernya.

Selain itu, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 Ikfiana mengatakan, stunting di Kabupaten Mojokerto mencapai 27,4 persen atau sebanyak 25.806 balita. Sehingga, di tahun 2024, Pemkab Mojokerto harus menurunkan angka stunting menjadi 15,96 persen sesuai target yang sudah ditetapkan. ’’Kita ditarget karena ini program nasional maka di tahun 2022 turun dan di tahun 2023 menjadi 19.95 persen dan tahun 2024 menjadi 15,96 persen,’’ jelasnya.

Ia meminta, sinergitas dari seluruh stakeholder dalam mendedikasikan semua ilmu dan keterampilan yang dimiliki untuk bersama-sama dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan di Kabupaten Mojokerto. ’’Kita bersama-sama berproses dan berkomitmen untuk mengupayakan semuanya,’’ pungkasnya. (bas/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/