alexametrics
30.8 C
Mojokerto
Wednesday, August 10, 2022

Dugaan Korupsi BPRS Kota Mojokerto Terindikasi Telah Terjadi Konspirasi

Penyidik Temukan Agunan Lebih Rendah dari Pinjaman
KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto menemukan sejumlah kejanggalan dalam pencairan yang dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Di antaranya, agunan pembiayaan sebesar Rp 50 miliar ini ternyata bernilai lebih rendah dari pinjaman. Selain itu, penyidik juga mencurigai terjadinya konspirasi antara pihak kreditur dan debitur.

Kepala Kejari Kota Mojokerto Hadiman mengatakan, kejanggalan-kejanggalan dalam pencairan pembiayaan di tubuh BPRS ini kian terang. Dari hasil pemeriksaan puluhan saksi internal maupun eksternal, penyidik sudah menemukan banyak fakta atas dugaan tindak pidana korupsi yang tengah diusut. ’’Salah satunya soal agunan yang diserahkan ke bank itu tidak mencukupi plafon. Ternyata nilainya lebih rendah dari pinjamannya,’’ ungkapnya, kemarin (29/6).

Mantan Kajari Kuantan Singingi, Riau ini menambahkan, meski BPRS melakukan lelang terhadap aset-aset yang dipakai agunan dalam pembiayaan kredit yang macet ini, dipastikan tak bisa menutupi nilai piutang yang dicairkan. Dengan begitu, kondisi ini berdampak terhadap kesehatan bank milik daerah ini. ’’Misalkan pinjam Rp 1 miliar. Tapi aset tanah atau rumah yang dipakai jaminan, nilainya di bawah itu. Itu membuat BPRS kolaps dan hasil audit pada kredit macet ini muncul kerugian negara Rp 50 miliar,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Sedikit Lagi Tembus 20 Besar

Tak sekadar itu, penyidik mencium adanya konspirasi antara peminjam dan pihak bank. Itu dikuatkan adanya perpanjangan waktu terkait pembayaran pembiayaan tersebut. ’’Seharusnya dia bayar tepat waktu sesuai kesepakatan perjanjian, ternyata diperpanjang. Tetapi tidak bayar pokok sama margin keuntungannya. Sampai kolaps, itu sudah tidak bisa dimaafkan,’’ bebernya.

Dari sejumlah pembiayaan yang tengah ditangani, penyidik meyakini ada yang salah dan berakibat pada dugaan melawan hukum pada tindak pidana korupsi. Dengan alat bukti cukup, mengharuskan kejari menaikkan status ke tahap penyidikan terhadap tiga pembiayaan yang tengah diusut sejak Oktober 2021 tersebut. Dengan nilai kerugian masing-masing Rp 8 miliar, Rp 6,2 miliar, Rp 8,9, dan Rp 5,8 miliar.

Baca Juga :  Gelar Aksi Teatrikal, Mahasiswa Soroti Kasus NWR

Selain itu, penyidik juga tengah mendalami pembiayaan dengan modus pembiayaan istishna (akad pesan bangun) yang nilai kerugiannya sekitar Rp 5,8 miliar sesuai hasil audit internal PT BPRS Kota Mojokerto. ’’Ini lagi melakukan pemeriksaan saksi-saksi dulu. Setelah cukup, baru kita panggil ahli. Karena perlu kita perdalam dan kita ekspos di BPKP nanti dengan membawa BAP-BAP saksi itu,’’ paparnya.

Sebelumnya, penyidik Kejari Kota Mojokerto fokus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di internal BPRS. Langkah ini untuk membongkar dugaan korupsi di tubuh badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut. Keterangan sejumlah pejabat BPRS aktif maupun yang sudah purna tugas terus digali untuk mengungkap dugaan tindak kejahatan ini. Mereka dimintai keterangan berkaitan dengan kapasitasnya dalam pencairan dana. ’’Pemeriksaannya pasti tidak jauh dari kewenangan dan kepasitas mereka di BPRS sendiri,’’ ungkap Kasi Intelijen Ali Prakosa. (ori/ron)

Penyidik Temukan Agunan Lebih Rendah dari Pinjaman
KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto menemukan sejumlah kejanggalan dalam pencairan yang dilakukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Di antaranya, agunan pembiayaan sebesar Rp 50 miliar ini ternyata bernilai lebih rendah dari pinjaman. Selain itu, penyidik juga mencurigai terjadinya konspirasi antara pihak kreditur dan debitur.

Kepala Kejari Kota Mojokerto Hadiman mengatakan, kejanggalan-kejanggalan dalam pencairan pembiayaan di tubuh BPRS ini kian terang. Dari hasil pemeriksaan puluhan saksi internal maupun eksternal, penyidik sudah menemukan banyak fakta atas dugaan tindak pidana korupsi yang tengah diusut. ’’Salah satunya soal agunan yang diserahkan ke bank itu tidak mencukupi plafon. Ternyata nilainya lebih rendah dari pinjamannya,’’ ungkapnya, kemarin (29/6).

Mantan Kajari Kuantan Singingi, Riau ini menambahkan, meski BPRS melakukan lelang terhadap aset-aset yang dipakai agunan dalam pembiayaan kredit yang macet ini, dipastikan tak bisa menutupi nilai piutang yang dicairkan. Dengan begitu, kondisi ini berdampak terhadap kesehatan bank milik daerah ini. ’’Misalkan pinjam Rp 1 miliar. Tapi aset tanah atau rumah yang dipakai jaminan, nilainya di bawah itu. Itu membuat BPRS kolaps dan hasil audit pada kredit macet ini muncul kerugian negara Rp 50 miliar,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Hemat Energi dengan Banyak Istirahat, Kedatangan Atlet Handball di Jember

Tak sekadar itu, penyidik mencium adanya konspirasi antara peminjam dan pihak bank. Itu dikuatkan adanya perpanjangan waktu terkait pembayaran pembiayaan tersebut. ’’Seharusnya dia bayar tepat waktu sesuai kesepakatan perjanjian, ternyata diperpanjang. Tetapi tidak bayar pokok sama margin keuntungannya. Sampai kolaps, itu sudah tidak bisa dimaafkan,’’ bebernya.

Dari sejumlah pembiayaan yang tengah ditangani, penyidik meyakini ada yang salah dan berakibat pada dugaan melawan hukum pada tindak pidana korupsi. Dengan alat bukti cukup, mengharuskan kejari menaikkan status ke tahap penyidikan terhadap tiga pembiayaan yang tengah diusut sejak Oktober 2021 tersebut. Dengan nilai kerugian masing-masing Rp 8 miliar, Rp 6,2 miliar, Rp 8,9, dan Rp 5,8 miliar.

Baca Juga :  Polisi Temukan Satu Gudang Dekat Makam

Selain itu, penyidik juga tengah mendalami pembiayaan dengan modus pembiayaan istishna (akad pesan bangun) yang nilai kerugiannya sekitar Rp 5,8 miliar sesuai hasil audit internal PT BPRS Kota Mojokerto. ’’Ini lagi melakukan pemeriksaan saksi-saksi dulu. Setelah cukup, baru kita panggil ahli. Karena perlu kita perdalam dan kita ekspos di BPKP nanti dengan membawa BAP-BAP saksi itu,’’ paparnya.

- Advertisement -

Sebelumnya, penyidik Kejari Kota Mojokerto fokus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di internal BPRS. Langkah ini untuk membongkar dugaan korupsi di tubuh badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut. Keterangan sejumlah pejabat BPRS aktif maupun yang sudah purna tugas terus digali untuk mengungkap dugaan tindak kejahatan ini. Mereka dimintai keterangan berkaitan dengan kapasitasnya dalam pencairan dana. ’’Pemeriksaannya pasti tidak jauh dari kewenangan dan kepasitas mereka di BPRS sendiri,’’ ungkap Kasi Intelijen Ali Prakosa. (ori/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/