alexametrics
27.8 C
Mojokerto
Wednesday, May 25, 2022

Aliran Dana Masker Ditelusuri

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto membantah tudingan telah menerima fee atas proyek pengadaan masker yang dilakukan tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Mojokerto. Lembaga adhiyaksaini memastikan akan turun dan menyelidiki dugaan praktik kotor itu.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Mojokerto Agus Haryono mengatakan, pengadaan masker nonmedis dengan harga perajin Rp 4.500 per lembar itu dilakukan sebelum kejari terlibat dalam tim gugus. ’’Saat kami masuk (menjadi tim pengawasan), pengadaan itu sudah dilakukan,’’ ujarnya, kemarin.

Dengan tak dilibatkannya dalam proyek itu, tegas Agus, maka pencatutan nama lembaga untuk mendapat cashback, sangat tak rasional. ’’Kami belum masuk. Tentunya, tidak ada apa-apa,’’ jelas mantan Kasi Intel Kejari Cianjur, Jawa Barat tersebut. Agus memastikan, lembaganya tak pernah menerima sepeserpun atas ’’pembagian fee proyek masker’’ yang dipunggawai Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto tersebut. ’’Saya berani memastikan, tidak pernah menerima apa pun,’’ tegas dia.

Sementara itu, terkait dengan pengadaan masker kain yang dilakukan tim Gugus Tugas Covid-19 dengan mekanisme penunjukan langsung (PL), bukan menjadi sumber persoalan. Akan tetapi, ia menjadi merah telinga setelah institusinya dicatut untuk meraup keuntungan dalam proyek pengadaan masker. ’’Kami telusuri. Siapa saja yang mendapatkan proyek itu, dan ke mana aliran dananya,’’ beber dia.

Baca Juga :  Diganjar 7 Tahun, Pasangan Terdakwa Kasus Aborsi Teteskan Air Mata

Terpisah, seorang rekanan yang mendapat kontrak 300 ribu masker dari Dinkes Kabupaten Mojokerto ogah memberikan keterangan secara detail atas cashback proyek tersebut. Hanya, ia memastikan, kabar adanya fee tersebut tak mengada-ada. ’’Memang ada. Dan tidak kecil,’’ jelasnya sembari enggan menyebut secara detail atas cashback tersebut.

Meski menolak merinci, namun ia memastikan, saat terpilih sebagai pemenang ’’lelang sederhana’’ di dinkes, ia tak pernah mendengar adanya persentase pembagian. ’’Glondongan saja. Karena saya dapatnya lumayan,’’ beber dia sembari menyebut jika ia mendapat proyek senilai Rp 1,8 miliar. Direktur salah satu CV ini mengaku cashback yang diminta memang bukan pertimbangan. Karena proyek pengadaan masker di tengah pandemi, cukup membuat lega para pengusaha. Bisa dibayangkan, proyek ini tanpa pajak yang harus ditanggung oleh pengusaha. Selain terbebas dari tanggungan pajak apa pun, ia pun cukup mudah menyelesaikan pekerjaan pembuatan masker dari dinkes. Bisa dibayangkan, dengan target 300 ribu masker yang harus diselesaikan kurang dari sebulan, ia mampu menyelesaikan lebih cepat.

Baca Juga :  Desak Polisi Usut Dugaan Pemerkosaan

Untuk mempercepat proses pengerjaan, ia menggandeng para perajin dari berbagai kecamatan di wilayah Mojokerto. Mudahnya menggandeng para perajin, karena hampir semua penjahit tak ada pekerjaan. Mereka menganggur sejak pandemi melanda Bumi Majapahit.

Seperti diberitakan sebelumnya, di tengah pandemi Covid-19, pemkab Mojokerto melakukan pengadaan sejuta masker. Masker yang terbuat dari kain kaus itu seharga Rp 6 ribu per lembar. Namun, yang menjadi miris, dari harga itu, perajin hanya mendapat harga Rp 4500 per lembar dan membayar cashback senilai Rp 550 per lembar. Besaran potongan itu, direncanakan untuk dibagikan ke tiga lembaga. Ketiga institusi itu untuk kejari Rp 200 per lembar,  Rp 200 untuk kepolisian, dan Rp 150 untuk bupati Mojokerto. Dengan asumsi itu, maka kejari dan kepolisian memperoleh Rp 200 juta, dan bupati Rp 150 juta.

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto membantah tudingan telah menerima fee atas proyek pengadaan masker yang dilakukan tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Mojokerto. Lembaga adhiyaksaini memastikan akan turun dan menyelidiki dugaan praktik kotor itu.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Mojokerto Agus Haryono mengatakan, pengadaan masker nonmedis dengan harga perajin Rp 4.500 per lembar itu dilakukan sebelum kejari terlibat dalam tim gugus. ’’Saat kami masuk (menjadi tim pengawasan), pengadaan itu sudah dilakukan,’’ ujarnya, kemarin.

Dengan tak dilibatkannya dalam proyek itu, tegas Agus, maka pencatutan nama lembaga untuk mendapat cashback, sangat tak rasional. ’’Kami belum masuk. Tentunya, tidak ada apa-apa,’’ jelas mantan Kasi Intel Kejari Cianjur, Jawa Barat tersebut. Agus memastikan, lembaganya tak pernah menerima sepeserpun atas ’’pembagian fee proyek masker’’ yang dipunggawai Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto tersebut. ’’Saya berani memastikan, tidak pernah menerima apa pun,’’ tegas dia.

Sementara itu, terkait dengan pengadaan masker kain yang dilakukan tim Gugus Tugas Covid-19 dengan mekanisme penunjukan langsung (PL), bukan menjadi sumber persoalan. Akan tetapi, ia menjadi merah telinga setelah institusinya dicatut untuk meraup keuntungan dalam proyek pengadaan masker. ’’Kami telusuri. Siapa saja yang mendapatkan proyek itu, dan ke mana aliran dananya,’’ beber dia.

Baca Juga :  Paman Ajak Keponakan Masuk dalam Kamar Berdua, Ini yang Terjadi

Terpisah, seorang rekanan yang mendapat kontrak 300 ribu masker dari Dinkes Kabupaten Mojokerto ogah memberikan keterangan secara detail atas cashback proyek tersebut. Hanya, ia memastikan, kabar adanya fee tersebut tak mengada-ada. ’’Memang ada. Dan tidak kecil,’’ jelasnya sembari enggan menyebut secara detail atas cashback tersebut.

Meski menolak merinci, namun ia memastikan, saat terpilih sebagai pemenang ’’lelang sederhana’’ di dinkes, ia tak pernah mendengar adanya persentase pembagian. ’’Glondongan saja. Karena saya dapatnya lumayan,’’ beber dia sembari menyebut jika ia mendapat proyek senilai Rp 1,8 miliar. Direktur salah satu CV ini mengaku cashback yang diminta memang bukan pertimbangan. Karena proyek pengadaan masker di tengah pandemi, cukup membuat lega para pengusaha. Bisa dibayangkan, proyek ini tanpa pajak yang harus ditanggung oleh pengusaha. Selain terbebas dari tanggungan pajak apa pun, ia pun cukup mudah menyelesaikan pekerjaan pembuatan masker dari dinkes. Bisa dibayangkan, dengan target 300 ribu masker yang harus diselesaikan kurang dari sebulan, ia mampu menyelesaikan lebih cepat.

Baca Juga :  Rawan Tumbang, Pohon Jalan Ditebang
- Advertisement -

Untuk mempercepat proses pengerjaan, ia menggandeng para perajin dari berbagai kecamatan di wilayah Mojokerto. Mudahnya menggandeng para perajin, karena hampir semua penjahit tak ada pekerjaan. Mereka menganggur sejak pandemi melanda Bumi Majapahit.

Seperti diberitakan sebelumnya, di tengah pandemi Covid-19, pemkab Mojokerto melakukan pengadaan sejuta masker. Masker yang terbuat dari kain kaus itu seharga Rp 6 ribu per lembar. Namun, yang menjadi miris, dari harga itu, perajin hanya mendapat harga Rp 4500 per lembar dan membayar cashback senilai Rp 550 per lembar. Besaran potongan itu, direncanakan untuk dibagikan ke tiga lembaga. Ketiga institusi itu untuk kejari Rp 200 per lembar,  Rp 200 untuk kepolisian, dan Rp 150 untuk bupati Mojokerto. Dengan asumsi itu, maka kejari dan kepolisian memperoleh Rp 200 juta, dan bupati Rp 150 juta.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/