alexametrics
28.8 C
Mojokerto
Wednesday, August 10, 2022

Kejari Usut Dugaan Korupsi di Tubuh BUMD, Dalami Keterlibatan Pejabat BPRS

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto fokus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di internal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Langkah ini untuk membongkar dugaan korupsi di tubuh badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto Ali Prakosa mengatakan, keterangan sejumlah pejabat BPRS aktif maupun yang sudah purna terus digali untuk mengungkap dugaan tindak kejahatan yang merugikan keuangan negara ini. Mereka dimintai keterangan berkaitan dengan kapasitasnya dalam pencairan dana. ’’Pemeriksaannya pasti tidak jauh dari kewenangan dan kepasitas mereka di BPRS sendiri,’’ ungkapnya.

Pemeriksaan yang berlangsung selama ini dilakukan terhadap pimpinan BPRS dan jajaran direksi baru ataupun yang lama. Sebab, tak sedikit pejabat internal yang sudah bergeser jabatan bahkan tak sedikit yang sudah purna.
Sayangnya, Ali belum bisa mempublikasikan secara detail terkait hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan. Selain menjadi ranah penyidik, juga untuk kepentingan proses penanganan hukum yang tengah berjalan.

Baca Juga :  Sampaikan Pesan Patriotisme dan Cinta Tanah Air

’’Yang jelas, pemeriksaan masih terus berjalan. Semua yang ada hubungannya dengan perkara, kita mintai keterangan. Pimpinannya, jajaran direksinya sesuai kewenangannya. Itu untuk memperkaya penyidik dalam penetapan tersangka nantinya,’’ tegasnya.

Potensi munculnya tersangka dalam perkara ini memang cukup besar. Itu lantaran banyak pihak yang disinyalir terlibat. Di empat pembiayaan yang kini didalami dan tengah dituntaskan itu, setidaknya minimal dua unsur alat bukti yang dikantongi penyidik dengan masing-masing pembiyaan bisa muncul satu tersangka. ’’Status perkara yang naik penyidikan saja sudah tiga pembiayaan. Jadi calon tersangkanya juga lebih dari itu,’’ bebernya.

Artinya, jika ada puluhan lebih pembiayaan dengan nilai total kerugian Rp 50 miliar, calon tersangka pun bisa mengikuti. ’’Untuk penetapan (tersangka) itu penyidikan akan lakukan gelar perkara dulu. Tapi siapa-siapa calonnya (tersangka) penyidik sudah kantongi,’’ tambahnya.

Baca Juga :  Ditumpangi Rombongan Pengajian, Terjun Jurang Sedalam 60 Meter

Ali menegaskan, pembiayaan kredit yang mengalir keluar dengan status macet senilai Rp 50 miliar. Modus di berbagai pembiayaan itu berbeda-beda dengan melibatkan internal BPRS Kota Mojokerto dan swasta. Seperti window dressing, bank daerah ini juga melakukan pembiayaan istishna (akad pesan bangun). ’’Dari alat bukti yang dikantongi penyidik, diduga memang ada modus menggunakan perusahaan swasta yang dibuat atau didirikan atas nama orang-orang yang terafiliasi untuk usaha sektor properti,’’ katanya.

Sebelumnya, Kejari Kota Mojokerto tengah fokus menuntaskan empat pembiayaan di BPRS. Dengan nilai kerugian masing-masing Rp 8 miliar, Rp 6,2 miliar, Rp 8,9, dan Rp 5,8 miliar. Dari empat kasus ini, tiga di antaranya sudah naik ke penyidikan. Sedangkan, satu perkara pembiayaan masih didalami. ’’Yang masih didalami ini modusnya pembiayaan istishna. Sesuai audit BPRS kerugiannya Rp 5,8 miliar. Dan tiga perkara lainnya dengan modus window dressing,’’ tegas Ali. (ori/ron)

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto fokus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di internal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Langkah ini untuk membongkar dugaan korupsi di tubuh badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto Ali Prakosa mengatakan, keterangan sejumlah pejabat BPRS aktif maupun yang sudah purna terus digali untuk mengungkap dugaan tindak kejahatan yang merugikan keuangan negara ini. Mereka dimintai keterangan berkaitan dengan kapasitasnya dalam pencairan dana. ’’Pemeriksaannya pasti tidak jauh dari kewenangan dan kepasitas mereka di BPRS sendiri,’’ ungkapnya.

Pemeriksaan yang berlangsung selama ini dilakukan terhadap pimpinan BPRS dan jajaran direksi baru ataupun yang lama. Sebab, tak sedikit pejabat internal yang sudah bergeser jabatan bahkan tak sedikit yang sudah purna.
Sayangnya, Ali belum bisa mempublikasikan secara detail terkait hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan. Selain menjadi ranah penyidik, juga untuk kepentingan proses penanganan hukum yang tengah berjalan.

Baca Juga :  Sampaikan Pesan Patriotisme dan Cinta Tanah Air

’’Yang jelas, pemeriksaan masih terus berjalan. Semua yang ada hubungannya dengan perkara, kita mintai keterangan. Pimpinannya, jajaran direksinya sesuai kewenangannya. Itu untuk memperkaya penyidik dalam penetapan tersangka nantinya,’’ tegasnya.

Potensi munculnya tersangka dalam perkara ini memang cukup besar. Itu lantaran banyak pihak yang disinyalir terlibat. Di empat pembiayaan yang kini didalami dan tengah dituntaskan itu, setidaknya minimal dua unsur alat bukti yang dikantongi penyidik dengan masing-masing pembiyaan bisa muncul satu tersangka. ’’Status perkara yang naik penyidikan saja sudah tiga pembiayaan. Jadi calon tersangkanya juga lebih dari itu,’’ bebernya.

Artinya, jika ada puluhan lebih pembiayaan dengan nilai total kerugian Rp 50 miliar, calon tersangka pun bisa mengikuti. ’’Untuk penetapan (tersangka) itu penyidikan akan lakukan gelar perkara dulu. Tapi siapa-siapa calonnya (tersangka) penyidik sudah kantongi,’’ tambahnya.

Baca Juga :  Kota Mojokerto Lolos Nominasi Lomba Gotong Royong
- Advertisement -

Ali menegaskan, pembiayaan kredit yang mengalir keluar dengan status macet senilai Rp 50 miliar. Modus di berbagai pembiayaan itu berbeda-beda dengan melibatkan internal BPRS Kota Mojokerto dan swasta. Seperti window dressing, bank daerah ini juga melakukan pembiayaan istishna (akad pesan bangun). ’’Dari alat bukti yang dikantongi penyidik, diduga memang ada modus menggunakan perusahaan swasta yang dibuat atau didirikan atas nama orang-orang yang terafiliasi untuk usaha sektor properti,’’ katanya.

Sebelumnya, Kejari Kota Mojokerto tengah fokus menuntaskan empat pembiayaan di BPRS. Dengan nilai kerugian masing-masing Rp 8 miliar, Rp 6,2 miliar, Rp 8,9, dan Rp 5,8 miliar. Dari empat kasus ini, tiga di antaranya sudah naik ke penyidikan. Sedangkan, satu perkara pembiayaan masih didalami. ’’Yang masih didalami ini modusnya pembiayaan istishna. Sesuai audit BPRS kerugiannya Rp 5,8 miliar. Dan tiga perkara lainnya dengan modus window dressing,’’ tegas Ali. (ori/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/