alexametrics
25.8 C
Mojokerto
Wednesday, May 18, 2022

Proyek Masker Diduga Jadi Bancakan

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Langkah Pemerintah Kabupaten Mojokerto menangani pandemi Covid-19, ternoda. Karena, di balik aksi menanggulangi bencana ini, justru mencuat kabar tak sedap. Diduga ada proyek  yang dimainkan dan dijadikan bancakan.

Penelusuran Jawa Pos Radar Mojokerto menyebut, salah satu sumber bancakan itu berasal dari pengadaan masker kain berlogo pemda. Pengadaan masker ini mencapai sejuta lembar masker dan dibagikan ke masyarakat.

Seorang perajin menceritakan, pengadaan masker itu menjadi ladang empuk bagi sejumlah orang. Karena, mereka meminta fee atas proyek yang diberikan. ’’Waktu saya dapat jatah untuk kerjakan masker. Tidak banyak. Tidak sampai 100 ribu masker,’’ ujarnya.

Masker yang harus dibuatnya itu dengan spesifikasi yang cukup bagus. Yakni, menggunakan kain oxford (sejenis kain kaus katun), tebal dua layer, dan logo pemda yang dibordir. Dengan spesifikasi itu, pria ini mendapat harga Rp 4.500 per lembar.

Namun, sebelum mendapat proyek itu, ia diminta untuk komitmen. Yakni, ada cashback senilai Rp 550 per lembar. ’’Alasannya, uang kembalian itu untuk tiga institusi,’’ beber dia.

Baca Juga :  Usut TPPU Eks Bupati, KPK Periksa Swasta dan Mantan Kepala Dinas

Salah satu pegawai Pemkab Mojokerto itu mencatut, ketiga institusi itu untuk Kejaksaan Negeri senilai Rp 200 per lembar,  Rp 200 untuk kepolisian, dan Rp 150 untuk Bupati Mojokerto.

Permintaan cashback yang cukup besar tak mampu membuat dirinya melayangkan penolakan. Karena, sejak pandemi Covid-19 melanda, home industry miliknya nyaris mati suri. Berbagai pekerjaan yang kerap dijalankannya, berhenti total. Pasca mengamini permintaan fee itu, ia pun langsung mengerjakan masker yang dipesan Pemkab Mojokerto.

Hampir dua pekan mengerjakan proyek itu, akhirnya tuntas. Dan ia pun mengirimkannya ke Pemkab Mojokerto untuk segera didistribusikan ke masyarakat luas.

Bagi perajin, kata pria ini, harga masker sebesar Rp 3.950 per lembar, terlalu murah. Karena, biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan masker cukup tinggi. Di antaranya, bordir logo pemda senilai Rp 1.000 per lembar, bahan masker, hingga penjahit. ’’Di pasaran, dengan kualitas masker yang sama, bisa dijual dengan harga di atas Rp 10 ribu,’’ beber dia.

Baca Juga :  Bus Transbuck Ditahan Polisi

Meski mendapat proyek dengan harga murah, tetapi ia terpaksa menerimanya. ’’Selain karena sebagai bentuk aksi kemanusiaan, penjahit-penjahit saya juga bisa dapat pekerjaan,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Logistik Tim Gugus Tugas Penanganan Coronavirus Disease Pemkab Mojokerto Muhammad Zaini tak berhasil dikonfirmasi terkait pengadaan masker ini.

Sedangkan, dinas kesehatan sebagai stakeholder pengadaan masker, melalui Kadinkes dr. Sujatmiko justru melempar dan meminta untuk mengklarifikasi ke salah satu stafnya. ’’Silakan tanya langsung ke Mas Nanda (Nanda  Hasan Solihin),’’ katanya singkat. Nanda merupakan salah satu staf di Dinkes Kabupaten Mojokerto.

Meski begitu, ia meyakini, proses pengadaan sudah melalui prosedur dan aturan resmi pemerintah. Ia memastikan, saat pengadaan masker, dirinya tengah menjalani karantina mandiri setelah dinyatakan positif Covid-19.

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Langkah Pemerintah Kabupaten Mojokerto menangani pandemi Covid-19, ternoda. Karena, di balik aksi menanggulangi bencana ini, justru mencuat kabar tak sedap. Diduga ada proyek  yang dimainkan dan dijadikan bancakan.

Penelusuran Jawa Pos Radar Mojokerto menyebut, salah satu sumber bancakan itu berasal dari pengadaan masker kain berlogo pemda. Pengadaan masker ini mencapai sejuta lembar masker dan dibagikan ke masyarakat.

Seorang perajin menceritakan, pengadaan masker itu menjadi ladang empuk bagi sejumlah orang. Karena, mereka meminta fee atas proyek yang diberikan. ’’Waktu saya dapat jatah untuk kerjakan masker. Tidak banyak. Tidak sampai 100 ribu masker,’’ ujarnya.

Masker yang harus dibuatnya itu dengan spesifikasi yang cukup bagus. Yakni, menggunakan kain oxford (sejenis kain kaus katun), tebal dua layer, dan logo pemda yang dibordir. Dengan spesifikasi itu, pria ini mendapat harga Rp 4.500 per lembar.

Namun, sebelum mendapat proyek itu, ia diminta untuk komitmen. Yakni, ada cashback senilai Rp 550 per lembar. ’’Alasannya, uang kembalian itu untuk tiga institusi,’’ beber dia.

Baca Juga :  Arab Saudi Tolak Jamaah Umrah, Travel Tunggu Sikap Bandara

Salah satu pegawai Pemkab Mojokerto itu mencatut, ketiga institusi itu untuk Kejaksaan Negeri senilai Rp 200 per lembar,  Rp 200 untuk kepolisian, dan Rp 150 untuk Bupati Mojokerto.

- Advertisement -

Permintaan cashback yang cukup besar tak mampu membuat dirinya melayangkan penolakan. Karena, sejak pandemi Covid-19 melanda, home industry miliknya nyaris mati suri. Berbagai pekerjaan yang kerap dijalankannya, berhenti total. Pasca mengamini permintaan fee itu, ia pun langsung mengerjakan masker yang dipesan Pemkab Mojokerto.

Hampir dua pekan mengerjakan proyek itu, akhirnya tuntas. Dan ia pun mengirimkannya ke Pemkab Mojokerto untuk segera didistribusikan ke masyarakat luas.

Bagi perajin, kata pria ini, harga masker sebesar Rp 3.950 per lembar, terlalu murah. Karena, biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan masker cukup tinggi. Di antaranya, bordir logo pemda senilai Rp 1.000 per lembar, bahan masker, hingga penjahit. ’’Di pasaran, dengan kualitas masker yang sama, bisa dijual dengan harga di atas Rp 10 ribu,’’ beber dia.

Baca Juga :  Surprise! Polisi Mojokerto Raya Datangi Markas TNI

Meski mendapat proyek dengan harga murah, tetapi ia terpaksa menerimanya. ’’Selain karena sebagai bentuk aksi kemanusiaan, penjahit-penjahit saya juga bisa dapat pekerjaan,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Logistik Tim Gugus Tugas Penanganan Coronavirus Disease Pemkab Mojokerto Muhammad Zaini tak berhasil dikonfirmasi terkait pengadaan masker ini.

Sedangkan, dinas kesehatan sebagai stakeholder pengadaan masker, melalui Kadinkes dr. Sujatmiko justru melempar dan meminta untuk mengklarifikasi ke salah satu stafnya. ’’Silakan tanya langsung ke Mas Nanda (Nanda  Hasan Solihin),’’ katanya singkat. Nanda merupakan salah satu staf di Dinkes Kabupaten Mojokerto.

Meski begitu, ia meyakini, proses pengadaan sudah melalui prosedur dan aturan resmi pemerintah. Ia memastikan, saat pengadaan masker, dirinya tengah menjalani karantina mandiri setelah dinyatakan positif Covid-19.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Eks Kades Mengadu Ke Polisi

Pemkab Bakal Gunakan BTT

PSMTI Berbagi dan Hibur Lansia

8 Tahun, Pemkot Rutin Raih WTP

/