alexametrics
31.1 C
Mojokerto
Wednesday, May 25, 2022

Rutin Bayar PBB, Malah Tercatat Nunggak Pajak

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Puluhan warga Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, meluruk kantor desa dan kecamatan setempat, Jumat (27/9). Mereka mempertanyakan kejelasan uang pajak bumi dan bangunan (PBB) yang sudah dibayar melalui sejumlah perangkat desa. Sebab, meski rutin membayar pajak, saat dicek secara online banyak warga yang datanya diketahui belum melakukan pembayaran.

’’Kami ingin mempertanyakan siapa yang salah soal PBB ini, pihak desa atau kecamatan,’’ ungkap Kridiwanto, salah satu warga.

Sebab, sejak 2013 lalu, warga yang berdomisili di Desa Kedungmaling mengaku rutin membayar pajak PBB. Namun, saat di cek secara online data mereka tidak ada. Kondisi itu terungkap bermula saat salah seorang warga akan menjual tanahnya. Saat mencoba mengecek secara online masalah pajak PBB, ternyata tertera tidak pernah membayar, meski warga telah rutin membayar. Hal itu membuat warga terkejut. Sejak saat itu, banyak warga mencoba mengecek secara online, dan benar tidak ada. ’’Ini yang terhimpun kurang lebih ada 50 orang. Ada yang sejak 2014, 2017, bahkan dari 2013, data secara online tertulis tidak membayar. Padahal, setiap kali warga membayar selalu mendapatkan bukti. Seperti kuitansi dan stempel dari perangkat desa,’’ terangnya.

Baca Juga :  Polisi Tangkap Penjual Miras Online

Sementara itu, Pj Kepala Desa Kedungmaling Rukhaini, mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Bapenda Kabupaten Mojokerto untuk membantu menyelesaikan atau penghapusan. ’’Informasinya memang ada yang sudah membayar, dan ada yang belum,’’ ungkapnya.

Disebutnya, saat pembayaran PBB, kebanyakan warga yang membayar secara bersamaan (menitipkan, Red). Sehingga, pihaknya menduga, saat uang dari warga oleh masing-masing kadus disetor ke sekretaris kecamatan (sekcam), ada yang belum disetor, ada yang sudah disetor. Namun, untuk melakukan kroscek, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Sooko. Pun demikian untuk warga diminta untuk melakukan kroscek ke kecamatan. ’’Karena warga juga punya bukti pembayaran PBB. Jika belum disetor kan bisa diminta dan dibayar sendiri. Kalau ada permainan, tidak ada dugaan ke situ,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Nasabah Direkrut Dari Jamaah Pengajian

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Puluhan warga Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, meluruk kantor desa dan kecamatan setempat, Jumat (27/9). Mereka mempertanyakan kejelasan uang pajak bumi dan bangunan (PBB) yang sudah dibayar melalui sejumlah perangkat desa. Sebab, meski rutin membayar pajak, saat dicek secara online banyak warga yang datanya diketahui belum melakukan pembayaran.

’’Kami ingin mempertanyakan siapa yang salah soal PBB ini, pihak desa atau kecamatan,’’ ungkap Kridiwanto, salah satu warga.

Sebab, sejak 2013 lalu, warga yang berdomisili di Desa Kedungmaling mengaku rutin membayar pajak PBB. Namun, saat di cek secara online data mereka tidak ada. Kondisi itu terungkap bermula saat salah seorang warga akan menjual tanahnya. Saat mencoba mengecek secara online masalah pajak PBB, ternyata tertera tidak pernah membayar, meski warga telah rutin membayar. Hal itu membuat warga terkejut. Sejak saat itu, banyak warga mencoba mengecek secara online, dan benar tidak ada. ’’Ini yang terhimpun kurang lebih ada 50 orang. Ada yang sejak 2014, 2017, bahkan dari 2013, data secara online tertulis tidak membayar. Padahal, setiap kali warga membayar selalu mendapatkan bukti. Seperti kuitansi dan stempel dari perangkat desa,’’ terangnya.

Baca Juga :  Braak! Panther-Truk Beradu Moncong, Ini yang Terjadi

Sementara itu, Pj Kepala Desa Kedungmaling Rukhaini, mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Bapenda Kabupaten Mojokerto untuk membantu menyelesaikan atau penghapusan. ’’Informasinya memang ada yang sudah membayar, dan ada yang belum,’’ ungkapnya.

Disebutnya, saat pembayaran PBB, kebanyakan warga yang membayar secara bersamaan (menitipkan, Red). Sehingga, pihaknya menduga, saat uang dari warga oleh masing-masing kadus disetor ke sekretaris kecamatan (sekcam), ada yang belum disetor, ada yang sudah disetor. Namun, untuk melakukan kroscek, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Sooko. Pun demikian untuk warga diminta untuk melakukan kroscek ke kecamatan. ’’Karena warga juga punya bukti pembayaran PBB. Jika belum disetor kan bisa diminta dan dibayar sendiri. Kalau ada permainan, tidak ada dugaan ke situ,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Kalangan Pelajar Jadi Sasaran Pengedar Dobel L

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/