KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Dugaan jual beli dalam penjaringan sekretaris desa (Sekdes) di Desa Mojokembang, Kecamatan Pacet, senilai Rp 150-300 juta disikapi Pemkab Mojokerto. Pemda langsung terjunkan inspektorat melakukan investigasi untuk mengungkapnya.
Sekdakab Mojokerto Teguh Gunarko, mengatakan, adanya pengaduan masyarakat atas dugaan kecurangan penjaringan sekdes yang masuk pemkab tersebut langsung direspon cepat. ’’Pengaduan warga di Desa Mojokembang sudah masuk dan sudah saya sampaikan ke ibu bupati. Tentunya kita profesional menyikapi itu. Kalau perlu kita meminta inspektorat untuk menelusuri,’’ ungkapnya.
Menurutnya, pemkab meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan investigasi fakta sebenarnya untuk mengungkap dumas yang masuk ke pemkab. Baik terkait adanya ketidaksesuaian dalam administrasi rekrutmen sekdes yang berlangsung, Kamis (23/6) lalu.
Pun demikian, perihal adanya dugaan jual beli jabatan yang dilakukan oknum dengan nominal yang fantastis. Antara Rp 150 juta sampai Rp 300 juta. ’’Sekecil apapun kami tidak menolerir karena itu menyangkut hidup orang banyak, Makanya, untuk menghadapi masalah ini, kami minta inspektorat harus menggali kebenarannya,’’ tegasnya.
Bupati Ikfina Fahmawati, lanjut Teguh, sejak awal sudah mewanti-wanti seluruh pejabat di lingkungan pemkab hingga yang paling ujung agar berperilaku profesional, tidak bepihak pada siapa-siapa. ’’Kalau memang ada kesalahan, kita sanksi sesuai aturan. Selama ini kita tegaskan tidak main-main. Kalau memang ada indikasi pidana, ya ranahnya ke APH (aparat penegak hukum),’’ tuturnya.
Kendati begitu, pemkab tidak bisa membatalkan apa yang sudah berjalan dalam penjaringan sekdes tersebut. Sebab, itu menjadi kewenangan PTUN. ’’Jadi, pihak-pihak yang tidak puas bisa mengajukan gugatan di PTUN,’’ ujarnya. (ori/fen)
