
Pabrik Pembuang Limbah B3 di Puri
KABUPATEN - Sanksi pembekuan perizinan CV Sumber Arta di Desa Ketemasdungus, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto telah terbit. Sebagai tindak lanjut, kini OPD terkait tengah melakukan rapat koordinasi untuk penerapan eksekusi di lapangan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, Rachmat Suharyono, mengatakan sanksi tegas untuk perusaan karton yang ada di Desa Ketemasdungus, Puri masih terus berproses. Setelah sebelumnya rekomendasi disorong ke meja bupati, belakangan sudah mendapatkan persetujuan untuk dieksekusi. ’’Disposisinya sudah keluar, saat ini menggelinding di dinas perizinan untuk penerapannya,’’ ungkapnya.
Menurutnya, sebagai tindak lanjut dari disposisi yang dikeluarkan pimpinan, kini tengah dirapatkan antardinas terkait untuk merumuskan sanksi tersebut. Meliputi dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (DPRKP2), dan Dinas PUPR. Rapat lintas OPD ini tak lain untuk menentukan langkah agar sanksi yang diterapkan nantinya tidak salah prosedur, termasuk menabrak regulasi. ’’Ini kemarin baru selesai rapat, nanti masih mau dirumuskan lagi, masih perlu koordinasi dengan banyak pihak agar sanksi yang dibuat nanti tidak menyalahi aturan. Setelah itu menerbitkan dokumen sanksi,’’ terangnya.
Prinsipnya, penjatuhan sanksi yang bakal diterapkan ini disesuaikan dengan pelanggaran berulang yang dilakukan perusahaan. Itu setelah perusahaan dinilai mokong membuang limbah cair B3 ke gorong-gorong selama bertahun-tahun. ’’Sanksi tegas ini karena perubahan tidak ada itikad baik. Artinya, kita menerapkan aturan agar ada efek jera dan tidak mengulang pembuangan limbah B3 ke saluran irigasi,’’ urainya.
Menurutnya, penjatuhan sanksi itu berdasarkan regulasi yang ada. Mulai Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH, PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan PPLH dan Permen LHK nomor 14 tahun 2024 tentang penyelenggaraan pengawasan dan SA bidanh LH. Di sisi lain, penjatuhan sanksi pemberatan ini juga imbas dari perusahaan karton yang sebelumnya disanksi administratif paksaan tidak melaksanakan sepenuhnya. Dari 12 poin sanksi yang berikan hanya 4 poin saja yang dijalankan. ’’Jadi apa boleh buat, harus ada efek jera, agar tidak terus berulang,’’ tambah Rachmat menegaskan.
Sebelumnya Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto dan Dinas Lingkungan Hidup bersepakat menjatuhkan sanksi pembekuan izin perusahaan kepada CV Sumber Arta di Desa Ketemasdungus, Puri. Kesepakatan itu terjadi saat audiensi kedua yang digelar komisi III dengan memanggil berbagai pihak di kantor dewan, kemarin (18/9). Situasi sempat memanas lantaran direktur kembali mangkir dan hanya menghadirkan Kepala Bagian Operasional, Hamim.
Lebih lagi, Hamim hanya menjanjikan berbenah secara bertahap. Padahal, di sisi lain sanksi yang diberikan sudah berlangsung lama sejak 2021. ’’Kalau bertahap ini sanksi sudah sejak 2021. Ini sudah empat tahun, berarti itu tidak bertahap tetapi memang tidak ada etikat bebenah,’’ tegur Andik Sanjaya, salah satu anggota komisi III. (ori/fen)



